TKD Dipangkas, Sekda Kaltim Sri Wahyuni: Tahun Depan Tak Ada Lagi Alokasi Bankeu untuk Stunting 

Ringkasan Berita:

• Pemprov Kaltim tak lagi bisa mengalokasikan bantuan keuangan penurunan stunting tahun depan akibat pemangkasan TKD pusat hingga 73 persen. 
• Tahun 2025, total Rp12,58 miliar telah disalurkan ke kabupaten/kota.
• Sekda Sri Wahyuni ​​menyebut penanganan stunting tetap bisa dilakukan melalui APBD, dana CSR, dan program Bapak Angkat agar target penurunan prevalensi stunting di Kaltim tetap tercapai.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tahun depan alokasi bantuan keuangan (bankeu) untuk mempercepat penurunan stunting di Kalimantan Timur dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tidak lagi bisa dilakukan. 

Hal ini menjadi dampak dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ditahun depan yang cukup signifikan, mencapai 73 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa tahun ini provinsi masih memiliki alokasi bankeu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten dan kota. Namun kondisi akan berbeda di tahun mendatang.

Baca juga: Stunting Kaltim 22,2 Persen, Wagub Seno Aji Soroti Empat Daerah dengan Angka Tertinggi

"Kalau tahun depan dengan kondisi pengurangan TKD, kapasitas fiskal juga sangat terbatas, tahun depan kita tidak bisa membuat alokasi Bankeu itu lagi," ujarnya, Selasa (18/11/2025)

Diketahui, berdasarkan data intervensi pemerintah provinsi Kaltim dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota tahun 2025, Kota Samarinda memperoleh anggaran sebesar Rp5,06 miliar, disusul Kota Balikpapan sebesar Rp500 juta dan Kota Bontang Rp800 juta.

Untuk tingkat kabupaten, Kutai Timur mendapat Rp2 miliar, Kutai Kartanegara Rp124,4 juta, Kutai Barat Rp1,1 miliar, Paser Rp1,5 miliar, serta Berau menerima Rp2,5 miliar. Total keseluruhan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp12,584 miliar.

Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara diketahui tidak mengajukan permintaan bankeu tersebut.

Dengan tidak adanya bankeu di tahun depan, tantangan menjadi cukup berat. Namun Sri Wahyuni mengatakan akan ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk mempercepat penurunan prevalensi angka stunting di Kaltim.

"Tapi harapan kita begini, penanganan stunting ini kan selain APBD bisa menggunakan sumber lain," ujarnya.

Sri Wahyuni menyebut penanganan stunting dapat dilakukan melalui dana CSR dan program Bapak Angkat, dimana setiap orang bisa menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat bagi anak stunting.

"Kalau program ini kita keroyokan, mudah-mudahan ini tetap bisa menurunkan angka stunting di Kaltim," pungkasnya. (*)