DPRD Kukar Perkuat Layanan Informasi Hukum Lewat Forum Konsultasi Publik dan Launching Logo JDIH

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai langkah memperkuat layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Selasa (2/12/2025) di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sektor hukum dan pemerintahan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peluncuran logo baru JDIH sebagai identitas visual layanan informasi hukum DPRD Kukar.

FKP tahun ini berlangsung lebih komprehensif karena tidak hanya fokus pada paparan kinerja, tetapi juga menampung berbagai masukan untuk pengembangan sistem JDIH ke depan. 

Baca juga: Kukar Luncurkan Gerakan Pegiat Daur Ulang, 1.632 Warga Sudah Terlibat

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Sekretaris DPRD Kukar M Ridha Darmawan, serta Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Kemenkumham RI, Saefur Rohim, yang mengikuti secara virtual. Sejumlah akademisi, pemerhati hukum, perwakilan OPD, hingga tokoh masyarakat turut meramaikan forum.

Sekretaris DPRD Kukar, M Ridha Darmawan, menjelaskan bahwa penguatan JDIH menjadi bagian dari komitmen DPRD Kukar dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan efisiensi layanan dokumentasi hukum. 

FKP menjadi ruang evaluasi dan konsultasi lintas sektor agar layanan yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“FKP ini kami selenggarakan bukan sekadar agenda rutin, tetapi sebagai forum strategis untuk memastikan JDIH selalu berkembang. Kami ingin mendengar langsung masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan agar layanan dokumentasi hukum DPRD Kukar semakin komprehensif dan mudah diakses,” jelas Ridha.

Ia juga menyampaikan bahwa launching logo baru JDIH merupakan upaya memperkuat identitas layanan agar lebih adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan publik. 

Pembaruan visual ini diharapkan selaras dengan peningkatan kualitas sistem informasi, tampilan antarmuka, dan mekanisme pencarian dokumen.

Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Kemenkumham RI, Saefur Rohim, yang memberikan sambutan daring, mengapresiasi langkah DPRD Kukar yang terus mengembangkan inovasi layanan. 

Kehadiran JDIH yang semakin tertata dinilai mampu mempercepat penyebaran informasi hukum yang valid kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani juga menyampaikan dukungannya terhadap seluruh upaya pembenahan sistem dokumentasi hukum tersebut. 

Menurutnya, keberadaan JDIH yang kuat adalah bagian penting dari pelayanan informasi DPRD kepada publik, sehingga perlu terus diperkuat dari sisi data maupun teknis layanan.

“Kami tentu memberikan apresiasi penuh kepada Sekretariat DPRD Kukar yang konsisten memperbaiki kualitas layanan JDIH. Keterbukaan informasi hukum ini sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan dokumen yang benar dan terpercaya,” tegas Yani.

Diskusi berlangsung interaktif, mulai dari usulan penataan metadata dokumen hukum, pemutakhiran regulasi secara berkala, hingga penguatan sistem pencarian berbasis digital.

Sekwan Kukar kembali menegaskan hasil FKP akan menjadi acuan pengembangan JDIH dalam beberapa tahun mendatang.

“Harapan kami, JDIH DPRD Kukar dapat menjadi layanan dokumentasi hukum yang benar-benar membantu masyarakat, mudah diakses, dan selalu terbarui,” tutup Ridha. (*)