Bupati Berau Sri Juniarsih Ingatkan Disiplin ASN, Harus Terus Diawasi oleh Atasan

Ringkasan Berita:

• Penurunan kualitas layanan dan lambannya penyelesaian program sering kali terjadi;
• ASN harus memahami bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi, tetapi tanggung jawab terhadap masyarakat.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas kembali menekankan pentingnya disiplin dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan kompromi terhadap ASN, terutama pejabat struktural, yang tidak melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab.

Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan bahwa pengawasan melekat dari Kepala Dinas kepada seluruh kepala bidang dan staf merupakan hal wajib.

Menurutnya, penurunan kualitas layanan dan lambannya penyelesaian program sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan internal.

Baca juga: Bupati Berau Sri Juniarsih Minta Pengerjaan Proyek Fisik Tuntas Akhir Tahun

“Saya meminta seluruh Kepala Dinas untuk benar-benar maksimal dalam menjalankan tugas, terutama dalam mengawasi seluruh Kepala Bidangnya secara bijak dan maksimal,” tegasnya kepada TribunKaltim.co, Kamis (4/12/2025).

Lanjutnya, ia memastikan, ASN yang tidak melaksanakan tugas dengan baik akan diberikan teguran hingga sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

Bupati Sri juga menegaskan bahwa penentuan bentuk sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan daerah.

“Ketika ada kesalahan dalam hal tersebut, kita akan berikan teguran dan sanksi. Untuk teguran dan sanksi jangan tanya saya, karena saya yang lebih tahu,” ujarnya.

Ia menambahkan, ASN harus memahami bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi, tetapi tanggung jawab terhadap masyarakat.

Karena itu, ketidaktepatan waktu, pekerjaan yang tidak selesai, atau penghambatan pelayanan publik tidak akan lagi mendapatkan toleransi.

Evaluasi Berkala kepada OPD

Dirinya menyebut, sebagai bagian dari peningkatan kinerja birokrasi, Pemkab Berau menerapkan evaluasi berkala terhadap seluruh OPD.

Evaluasi itu dilakukan setiap tiga bulan, mencakup pencapaian program, serapan anggaran, hingga kualitas layanan publik.

“Kita semuanya punya target-target yang harus dicapai. Evaluasinya dilakukan per tiga bulan untuk memastikan tidak ada OPD yang bekerja di luar jalur atau melambat,” jelasnya. 

Baca juga: Bupati Berau Sri Juniarsih Sebut Pemangkasan Dana Pusat Hanya 30 Persen

Menurutnya, evaluasi triwulan ini memberi ruang bagi OPD untuk melakukan koreksi lebih cepat, terutama jika ada program yang tidak berjalan optimal.