Imbas Pemangkasan Anggaran TKD, Program DPRD Balikpapan Diklaim Ikut Terhambat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pendapatan transfer mengalami penurunan menjadi Rp1,36 triliun dari nilai yang diproyeksikan mencapai Rp2,25 triliun pada APBD 2026.

Hal ini menyusul kebijakan nasional adanya pemangkasan dana transfer daerah (TKD) untuk Balikpapan, yakni Rp1,05 triliun.

Termasuk dana bagi hasil pajak Rp158,92 miliar, dana bagi hasil SDA Rp767,97 miliar, dan dana alokasi umum (DAU) Rp130,17 miliar. Sehingga total penurunan Rp1,057 triliun.

Pemangkasan ini turut berdampak pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 yang baru disusun.

Baca juga: Rehabilitasi 1.000 RTLH di Kaltim Hampir Rampung, Pemangkasan TKD Ubah Target 2026

Mengingat Balikpapan sebelumnya bergantung pada alokasi dana dari pusat dan provinsi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Pasalnya, kebijakan tersebut berimbas pada sejumlah program prioritas untuk tahun 2026.

Ia sampaikan bahwa sebelumnya Komisi II DPRD Kota Balikpapan telah menyusun berbagai usulan program.

Baca juga: Wawali Balikpapan Bagus Susetyo: TKD Alami Penurunan Signifikan, Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

“Termasuk penguatan UMKM serta pembangunan fasilitas di sektor pariwisata, seperti pengembangan kawasan UPT Pantai Manggar,” ujar Taufiq.

Selain itu, komisi II juga telah merancang program bantuan rombong bagi pedagang kecil sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun seluruh rencana itu kini terhambat.

"Semua yang sudah kami usulkan banyak yang terpangkas akibat efisiensi. Program-program besar hilang, yang tersisa hanya belanja pegawai, pemeliharaan kendaraan, dan ATK,” pungkasnya. (*)