Berita Balikpapan Terkini

Wawali Balikpapan Bagus Susetyo: TKD Alami Penurunan Signifikan, Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan penurunan ini signifikan terbesar dalam lima tahun terakhir

Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
PENURUNAN TKD - Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo. Beliau sebut dana transfer daerah alami penurunan yang signifikan terbesar dalam lima tahun terakhir. (TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pendapatan transfer mengalami penurunan menjadi Rp1,36 triliun dari nilai yang diproyeksikan mencapai Rp2,25 triliun pada APBD 2026.

Hal ini menyusul kebijakan nasional adanya pemangkasan dana transfer daerah (TKD) untuk Balikpapan, yakni Rp1,05 triliun.

Termasuk dana bagi hasil pajak Rp158,92 miliar, dana bagi hasil SDA Rp767,97 miliar, dan dana alokasi umum (DAU) Rp130,17 miliar. Sehingga total penurunan Rp1,057 triliun.

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan penurunan ini signifikan terbesar dalam lima tahun terakhir.

Baca juga: DPRD Balikpapan Pastikan Pembangunan RS Balikpapan Barat Mandek, Kontraktor Harus BertanggungJawab

“Penurunan ini lebih besar dibandingkan pendapatan yang terjadi pada masa pandemi covid-19,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Bahkan saat berlakunya Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pelaksanaan APBD dan APBD 2025.

Selain itu, dana transfer antar daerah Rp273,68 miliar, dengan asumsi terjadi penurunan sekitar Rp100 miliar dari alokasi sebelumnya Rp 373,68 miliar.

Bagus menyebut saat ini belum terdapat informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil (DBH) 2026. Nantinya angka tersebut akan menyesuaikan kembali setelah terbit surat gubernur Kaltim.

Kemudian untuk sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4,5 miliar berasal dari hibah pemerintah pusat.

Bagus menuturkan, rancangan APBD 2026 masih menghadapi beberapa keterbatasan. Namun ia meyakini dapat menghadapi tantangan dengan kerja sama antara pemerintah kota, DPRD, dan dukungan elemen masyarakat.

“Mulai dari tingginya porsi belanja rutin, keterbatasan ruang fiskal untuk belanja modal hingga ketergantungan pada transfer pusat dan pemanfaatan silpa,” pungkasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved