5 Daerah di Kaltim yang Warganya Paling Banyak Tak Punya Jaminan Kesehatan

BPJS Kesehatan mencakup 79,64 persen penduduk Paser, sementara asuransi perusahaan mencapai 8,42 persen. Sisanya masih berada di luar sistem perlindungan kesehatan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendataan dan sosialisasi program jaminan kesehatan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur, mencatat 12,72 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.

Persentase ini cukup signifikan mengingat peran strategis daerah ini sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebanyak 76,98 persen penduduk Kutai Kartanegara telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, sementara 10,52 persen memiliki asuransi dari perusahaan.

Meski demikian, masih terdapat celah perlindungan yang perlu ditangani melalui perluasan kepesertaan BPJS dan penguatan program jaminan kesehatan daerah.

5. Kota Samarinda

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda mencatat 10,54 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.

Angka ini menunjukkan bahwa tantangan kepesertaan jaminan kesehatan tidak hanya terjadi di wilayah kabupaten, tetapi juga di kawasan perkotaan.

BPJS Kesehatan mencakup 84,51 persen penduduk Samarinda, sementara asuransi perusahaan dan swasta relatif kecil.

Tingginya mobilitas penduduk, pekerja informal perkotaan, serta pendatang baru menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan di kota ini.

Daerah dengan Cakupan Terbaik

Di sisi lain, beberapa daerah menunjukkan capaian yang sangat baik.

Kota Bontang mencatat kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98,20 persen dan hanya 1,80 persen penduduk tanpa jaminan.

Kabupaten Mahakam Ulu juga mencatat angka sangat rendah, yakni 2,31 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan, meskipun wilayah ini dikenal sebagai daerah terpencil.

Capaian ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, komitmen pemerintah daerah, serta pendataan yang akurat, cakupan jaminan kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Keberadaan penduduk tanpa jaminan kesehatan menjadi tantangan serius bagi pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Selain itu, edukasi mengenai manfaat jaminan kesehatan dan kemudahan pendaftaran perlu diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan kesehatan sejak dini.