DJPb Kaltim Bongkar Progres Program Pusat, Dari Makan Bergizi Gratis hingga B-50

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis di Kaltim menunjukkan progres signifikan, dengan 129 SPPG terbentuk di sembilan kabupaten/kota, meski Mahakam Ulu masih terkendala infrastruktur.
• Sektor pendidikan dan hunian rakyat terus digenjot, termasuk Sekolah Rakyat, transformasi SMA Unggul Garuda, revitalisasi madrasah, serta penyaluran rumah subsidi FLPP.
• Kaltim diproyeksikan sebagai pilar energi nasional, ditopang produksi migas dan kesiapan produksi biodiesel B-50 mulai Januari 2026.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur membeberkan progres pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di Benua Etam.

Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sektor pendidikan, ketahanan pangan, hingga kesiapan Kalimantan Timur sebagai pilar energi nasional.

Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, menjelaskan bahwa pemantauan terhadap program-program strategis tersebut dilakukan secara mendalam sepanjang tahun 2025 untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta kesiapan daerah dalam mendukung agenda nasional.

Diawali dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Edih menyebut progresnya menunjukkan perkembangan signifikan.

Baca juga: Kanwil DJPb Kaltim Sebut Dana Desa Baru Terserap 70,23 Persen dan Belum Sepenuhnya Cair

Hingga saat ini, telah terbentuk 129 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Program ini didukung oleh 4.260 petugas serta melibatkan 251 supplier lokal.

Pemerintah pusat juga telah mengidentifikasi 27 titik lahan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) yang potensial untuk pengembangan SPPG ke depan di sejumlah daerah di Kalimantan Timur.

“Kecuali Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang belum terbentuk SPPG sehingga program MBG belum berjalan disana. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung program MBG menjadi kendala, karena wilayah tersebut sulit dijangkau dan masih mengandalkan jalur sungai sebagai transportasi utama, sehingga dibutuhkan biaya tinggi,” jelasnya, Senin (22/12/2025).

Baca juga: Kanwil DJPb Kaltim Perkuat Pemahaman Literasi Fiskal ke Mahasiswa Unmul Samarinda

Selain sektor gizi, DJPb Kaltim juga memantau program strategis di bidang pendidikan.

Sejumlah proyek Sekolah Rakyat (SR) di Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau tengah dikebut dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69,2 miliar.

Sementara itu, SMA Negeri 10 Samarinda resmi bertransformasi menjadi SMA Unggul Garuda.

Sebagai bagian dari langkah strategis, lokasi sekolah tersebut akan dipindahkan ke Jalan HAMM Rifadin, Samarinda Seberang, guna mengoptimalkan aset Education Center sebagai sarana dan prasarana pendidikan unggulan.

Baca juga: Tingkatkan Nasionalisme, Kanwil DJPb Kaltim Gelar Dialog Lahirnya Kerajaan Tertua di Indonesia

“Pemerintah pusat juga melakukan revitalisasi madrasah yang terus berjalan dengan anggaran mencapai Rp19,83 miliar, di mana Kabupaten Berau menjadi penerima manfaat terbanyak,” sebut Edih.

Program hunian layak dan digitalisasi ekonomi desa juga menjadi fokus pemerintah pusat di Kalimantan Timur.

Hingga November 2025, program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan dana sebesar Rp269,53 miliar untuk 2.075 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.