HUT ke-69 Kaltim, Hasanuddin Mas’ud Soroti Ketergantungan DBH

Mengenai penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD disebut akan bersikap objektif dan berbasis data.

Baca juga: Rangkaian Acara HUT ke-69 Kalimantan Timur, dari Pekan Raya hingga Tabligh Akbar

Evaluasi baru dapat dilakukan setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan, disusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta indikator kinerja yang terukur.

Penilaian tersebut nantinya akan melihat kesesuaian antara visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur dengan realisasi program di lapangan, termasuk tingkat serapan anggaran dan capaian strategis seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

DPRD Kaltim juga berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah hasil audit BPK diterima, guna merumuskan rekomendasi strategis bagi Pemprov Kaltim.

“Semua harus berbasis data, bukan asumsi saja. Kita tunggu LKPJ dan hasil audit BPK, baru kita dalami lewat pansus. Dari situ lahir rekomendasi resmi DPRD,” tandasnya. (*)