HUT ke-69 Kaltim, Hasanuddin Mas’ud Soroti Ketergantungan DBH

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti ketergantungan DBH pada usia 69 tahun Provinsi Kalimantan Timur.
• Kalimantan Timur dinilai berpotensi mandiri secara fiskal, mengingat kontribusinya yang besar terhadap PDB nasional.
• Evaluasi kinerja Pemprov akan berbasis data, menunggu LKPJ dan hasil audit BPK sebelum DPRD menyusun rekomendasi.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur menjadi momentum refleksi arah pembangunan daerah, khususnya terkait kondisi fiskal. 

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), serta belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut politisi Golkar yang akrab disapa Hamas ini, usia 69 tahun semestinya menjadi fase pendewasaan bagi Kalimantan Timur untuk bergerak menuju kemandirian fiskal.

Dengan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, Kalimantan Timur dinilai sangat memungkinkan berdiri di kaki sendiri melalui penguatan PAD.

Baca juga: Pemprov Serahkan 21 Arindama ke Kabupaten/Kota di HUT ke-69 Kaltim, Balikpapan Borong 7

“69 tahun berdirinya Provinsi Kalimantan Timur tentu mengalami banyak lika-liku. Kalimantan Timur masih berdiri dengan berbagai sumber daya manusia dan alamnya, penting mendorong ke arah kemandirian fiskal,” sebutnya, Sabtu (10/1/2025).

Hamas menegaskan, ketergantungan terhadap dana transfer pusat seperti DBH dan dana alokasi lainnya sudah semestinya mulai dikurangi.

Ia menilai, dana-dana tersebut idealnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan tumpuan utama pembiayaan daerah.

“Kalau ada DBH atau dana alokasi lain itu merupakan bonus, harapan ke depannya Kalimantan Timur bisa berdiri di kaki sendiri lewat PAD,” imbuhnya.

Baca juga: HUT ke-69 Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Tekankan Pendidikan dan Konektivitas

Sorotan tersebut menguat seiring kontribusi Kalimantan Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang selama ini tergolong besar.

Kalimantan Timur bahkan konsisten masuk lima besar nasional dan 10 besar dari total 38 provinsi di Indonesia.

“Secara potensi, Provinsi Kalimantan Timur itu sangat memungkinkan untuk mandiri secara fiskal,” terangnya.

Terkait isu efisiensi anggaran, Hamas menilai hal itu tidak perlu disikapi sebagai persoalan besar.

Baca juga: Peringatan HUT ke-69 Kaltim, Mantan Wagub Kaltim Mendukung Program Pendidikan Gratispol

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat lebih pada realokasi anggaran, bukan pemangkasan.

Sejumlah anggaran provinsi dialihkan ke pusat untuk mendukung program prioritas nasional.

“Contoh program makan gratis, sekolah rakyat, dan program nasional lainnya. Jadi bukan dihilangkan, tetapi lebih tepatnya dipindahkan kewenangannya,” jelasnya.