Presiden Prabowo Groundbreaking Sekolah Rakyat Tahap II di Samarinda Via Daring 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah berkomitmen dalam menghadirkan keadilan pendidikan bagi masyarakat paling rentan. 

Pada Senin, (12/1/2026), Presiden Prabowo Subianto secara nasional memimpin peresmian ground breaking Sekolah Rakyat Tahap II, termasuk proyek pembangunan besar yang berlokasi di Jalan Stadion Palaran, Kelurahan Simpang Pasir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Proyek ambisius ini merupakan bagian dari gerakan masif pembangunan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi. Langkah ini dirancang sebagai instrumen sosial untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Di Samarinda, Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas 72.018 m⊃2; dengan total nilai kontrak mencapai Rp247,6 miliar. 

Pembangunan SR ini melalui dana APBN 2025-2026, pembangunan fisik yang dikelola oleh Kementerian PUPR ini ditargetkan rampung pada 11 Agustus 2026.

Baca juga: Alasan Pembangunan Sekolah Rakyat di PPU dan Balikpapan Belum Disetujui Pusat, Baru Ada di Samarinda

Gedung ini akan menjadi sekolah boarding atau berasrama dengan fasilitas super lengkap diantaranya; 

1. Gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA.

2. Asrama putra dan putri yang terpisah untuk setiap jenjang, serta asrama guru.

3. Gedung serbaguna, masjid, gedung ibadah, dan guest house.

4. Fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola, basket, serta botanical garden dan green house.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam laporannya menyebut bahwa Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung Presiden Prabowo.

Berdasarkan data nasional, 60 persen orang tua siswa Sekolah Rakyat bekerja sebagai buruh harian, pemulung, dan pekerja informal dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan.

Secara data keseluruhan di seluruh tanah air ada 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, dengan total daya tampung 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Ia bilang dalam Sidang Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2025, Presiden telah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi.

“Instruksi Presiden jelas  kita harus berani mengubah nasib anak-anak dari keluarga miskin agar tidak terjebak dalam kemiskinan yang sama. Mereka adalah the invisible people yang kini negara hadirkan hak kemerdekaannya melalui pendidikan berkualitas,” tegasnya dalam sambutan via Daring.