10 Provinsi dengan Konflik Agraria Terbanyak 2025, Ada Kalimantan Timur

Ringkasan Berita:

• KPA mencatat 341 konflik agraria meletus sepanjang 2025 di Indonesia, naik sekitar 15 persen, dengan dampak lebih dari 123 ribu keluarga di ratusan desa.
• Kalimantan Timur masuk enam besar nasional dengan 19 konflik agraria, menunjukkan persoalan lahan masih serius di wilayah ini.
• Konflik kerap disertai kekerasan dan kriminalisasi warga, sementara KPA menilai kebijakan pembangunan dan perluasan peran aparat turut memicu eskalasi.

TRIBUNKALTIM.CO - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya terjadi 341 letusan konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2025. 

Dari ratusan konflik tersebut, Provinsi Kalimantan Timur tercatat masuk enam besar nasional dengan 19 kasus konflik agraria.

Data tersebut dihimpun dari 33 provinsi dengan total luas wilayah konflik mencapai 914.547,936 hektar dan berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa.

Temuan ini disampaikan dalam Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria 2025 yang diunggah pada 16 Januari 2026.

Baca juga: 3 Wilayah dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi di Kalimantan Timur 2025

KPA mencatat, jumlah konflik agraria sepanjang 2025 mengalami kenaikan sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menunjukkan persoalan agraria masih menjadi isu yang meluas di berbagai daerah, termasuk wilayah Kalimantan.

Konflik agraria merujuk pada sengketa penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam, yang melibatkan masyarakat dengan negara maupun pihak swasta atau korporasi.

Secara nasional, konflik agraria terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan 39 kasus, disusul Sumatera Utara sebanyak 36 kasus, dan Papua Selatan dengan 23 kasus.

Sementara itu, Kalimantan Timur menempati posisi keenam dengan 19 letusan konflik agraria sepanjang 2025.

Selain Kalimantan Timur, provinsi lain dengan jumlah konflik cukup tinggi antara lain DKI Jakarta (21 kasus), Sulawesi Selatan (20 kasus), Jawa Tengah (15 kasus), Riau (14 kasus), Jambi (13 kasus), serta Kepulauan Riau dengan 11 kasus konflik agraria.

Baca juga: Data BPS 2025: Kalimantan Timur Juara Jumlah Mahasiswa Kemenag se-Indonesia

KPA juga mencatat, konflik agraria di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur, kerap disertai kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga.

Sepanjang 2025, sedikitnya 404 orang mengalami kriminalisasi, yakni proses hukum yang muncul akibat keterlibatan masyarakat dalam konflik lahan.

Selain kriminalisasi, KPA mencatat 312 orang mengalami penganiayaan, 19 orang tertembak, dan satu orang meninggal dunia dalam rangkaian konflik agraria selama tahun tersebut.

Dari sisi pelaku, pihak keamanan perusahaan tercatat paling sering terlibat dalam tindakan kekerasan dengan 233 kasus.