Didemo Mahasiswa Tolak Pilkada via DPRD, Politisi Gerindra Kaltim: Masih Wacana

Ringkasan Berita:

• Ratusan mahasiswa menggelar demo menolak wacana Pilkada melalui DPRD karena dinilai mengurangi hak pilih rakyat.
• DPRD Kaltim menerima audiensi dan menyebut isu tersebut belum masuk pembahasan resmi, masih sebatas wacana.
• Mahasiswa dan DPRD sepakat menggelar pertemuan lanjutan untuk merumuskan sikap bersama.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam Jilid II menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Kamis (22/1/2026).

Massa aksi menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai berpotensi mengurangi hak pilih rakyat. 

Aksi tersebut kemudian berlanjut ke forum audiensi antara perwakilan mahasiswa dan pihak legislatif.

Pertemuan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Wakil Ketua DPRD Yenni Eviliana, didampingi anggota dewan dari Fraksi Golkar, PKB, dan Gerindra. 

Baca juga: Orasi Mahasiswa Kaltim Tolak Pilkada Lewat DPRD: Lebih Banyak Mudharat

DPRD Kaltim menyepakati hanya 20 perwakilan mahasiswa yang masuk ke ruang pertemuan untuk berdiskusi, mengingat keterbatasan kapasitas ruangan.

Dalam audiensi itu, Ekti menegaskan bahwa hingga kini DPRD Kaltim belum pernah membahas secara resmi perubahan mekanisme Pilkada. 

"Tentu kita menyampaikan bahwa barang ini rencana saja kan belum, wacana aja belum, baru proses-proses yang diberitakan di sosial media," ujar politisi partai gerindra tersebut.

Dia juga bilang dorongan penolakan dari masyarakat, termasuk hasil survei yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana tersebut, menjadi perhatian penting pemerintah.

Baca juga: Mahasiswa Kaltim Siap Gelar Aksi Susulan Usai Audiensi Tak Hasilkan Kesepakatan

Namun, kata dia, ranah pembahasan utama berada di DPR RI.

Kendati demikian, aspirasi mahasiswa tetap akan disampaikan melalui jalur kelembagaan dan partai politik masing-masing.

"Kita senang mereka mau berdiskusi, karena rumah politik ini memang harus terbuka untuk mendengar masyarakat," sebutnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menggelar pertemuan lanjutan pada esok hari untuk merumuskan sikap bersama serta menyiapkan dokumen kesepakatan yang akan ditandatangani.

"Iya untuk penandatangan dan saya akan laporkan ke Ketua DPRD dan Ketua DPRD wajib hadir dan tanda tangan terkait itu," pungkasnya. (*)