Sinkronisasi Program dan Anggaran, DPRD Paser Tekankan Optimalisasi Kinerja Pemkab

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada 3 Februari lalu.

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, serapan anggaran, serta isu strategis yang dihadapi OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tiga OPD hadir dalam Raker tersebut, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta turut hadir instansi vertikal Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Paser.  

Raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Paser, Basri Mansyur, membahas sejumlah hal krusial. Mulai dari evaluasi kinerja OPD, serapan anggaran tahun 2025, hingga tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Baca juga: Pemkab Paser Fokus Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Setiap anggota Komisi II secara bergantian menyampaikan pertanyaan dan masukan kepada perwakilan OPD. 

Dalam pembahasan itu terungkap bahwa sebagian besar OPD masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, baik alat kerja maupun tenaga sumber daya manusia (SDM) yang dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. 

Selain itu, isu strategis lain yang mengemuka ialah meningkatnya kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh kapasitas OPD.

Sehingga menjadi pekerjaan rumah bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Paser, Basri Mansyur menyampaikan bahwa Raker yang dilakukan merupakan forum strategis untuk menggali persoalan sekaligus mencari solusi bersama.  

"Kami di DPRD Paser, khususnya Komisi II, berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Paser," terang Basri saat ditemui di Sekretariat DPRD Paser, Rabu (4/2/2026).

Peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan melalui pengembangan fasilitas, penguatan kapasitas SDM, serta penerapan teknologi informasi.  

"Peningkatan kualitas pelayanan itu sangat penting dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," tambahnya.  

Raker tersebut, sambung Basri juga menjadi bagian dari agenda DPRD Paser di awal Tahun Anggaran 2026, khususnya masa persidangan kedua.

Komisi II DPRD Paser menekankan pentingnya sinkronisasi program OPD dengan prioritas kepala daerah, agar serapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.  

"Program rapat kerja dengan mitra komisi telah berjalan selama tiga tahun terakhir, tujuannya agar pengelolaan keuangan daerah lebih terarah dan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti Renstra dan RPJMD," ungkapnya.

Proses bisnis yang dibahas dalam Raker itu juga merupakan amanah Kementerian PAN-RB tahun 2018, yang menekankan pentingnya penyusunan dokumen proses bisnis sebagai kunci optimalisasi kinerja perangkat daerah.  

"Dokumen proses bisnis yang disusun OPD harus selaras dengan Renstra dan RPJMD, serta mendukung visi misi kepala daerah lima tahun ke depan," pungkas Basri. (*)