SPPG Waru Tunggu Hasil Uji Lab Kasus Dugaan Keracunan MBG di SD dan SMA Penajam Paser Utara

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM — Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, melibatkan siswa tingkat SD dan SMA.

Kepala SPPG Waru Yayasan Bakti Benuo Taka, Moh Andi Rizki Z, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium, untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Andi menjelaskan, menu MBG didistribusikan sesuai jadwal ke sejumlah sekolah, termasuk SD dan SMA di wilayah Waru.

Setelah konsumsi, pihak sekolah melaporkan adanya siswa yang mengalami keluhan seperti mual, muntah, dan pusing.

Baca juga: Dugaan Keracunan MBG di SDN 008 Waru PPU, Orang Tua Ungkap Kondisi Anak

“Laporan kami terima setelah pembagian selesai. Tim langsung turun bersama tenaga kesehatan untuk melakukan pengecekan,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Rabu (11/2/2026).

Data sementara dari pendataan di lapangan mencatat, sebanyak 25 siswa dari satu SD dan satu SMA di Waru mengalami keluhan, dan telah mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan terdekat.

Seluruh siswa dilaporkan dalam kondisi tertangani dan berada dalam pengawasan tenaga medis.

Baca juga: Nasib Tenaga Honorer Berau di Tengah Isu Pengangkatan Pegawai MBG jadi PPPK, Picu Kontroversi

SPPG Waru segera berkoordinasi dengan Puskesmas Waru dan Dinas Kesehatan PPU.

Petugas surveilans dan kesehatan lingkungan melakukan identifikasi kejadian, serta mengamankan sampel makanan yang tersisa.

Sampel tersebut telah diserahkan untuk pemeriksaan laboratorium.

Menurut Andi, seluruh proses pengadaan bahan baku dan produksi, telah melalui tahapan pemeriksaan internal sebelum didistribusikan ke sekolah.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan evaluasi bersama mitra pemasok, dan UMKM yang terlibat.

"Kami menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebabnya dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi dinas kesehatan,” ujarnya.

SPPG Waru menyatakan distribusi MBG selanjutnya akan dilakukan dengan pengawasan lebih ketat, sambil menunggu hasil resmi pemeriksaan. (*)