Dinkes Samarinda Kawal 12 Standar Pelayanan Minimal dan Makan Bergizi Gratis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda memastikan program kerja tahun 2026 akan tetap menitikberatkan pada pemenuhan 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib pemerintah daerah.

Selain itu, Dinkes juga mengintegrasikan program strategis nasional yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dasar mencakup siklus hidup manusia, mulai dari ibu hamil hingga lansia.

"Program 2026 kita sesuai dengan amanah Kementerian Kesehatan, yaitu menjalankan 12 SPM. Ini adalah pelayanan dasar yang wajib, mulai dari kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, hingga penanganan penyakit menular seperti TBC, HIV, serta layanan bagi ODGJ," ujarnya. 

Baca juga: Dukung Asta Cita, Program Tanam Jagung Polda Kaltim Dongkrak Panen 248 Persen

Selain SPM, Dinkes Samarinda memberikan perhatian khusus pada empat pilar kesehatan dalam Asta Cita, yakni: 

• Penanganan stunting;
• Percepatan penemuan penderita TBC;
• Pencapaian Universal Health Coverage (UHC);
• dan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Terkait program CKG, Ismed mengungkapkan bahwa hingga awal tahun 2026, capaian pemeriksaan telah menyentuh angka sekitar 40.000 jiwa atau 5 persen dari total penduduk Samarinda. Meski terus melakukan sistem jemput bola, Ismed mengakui terdapat beberapa tantangan teknis di lapangan.

"Evaluasi kami untuk 2026 mencakup dua hal utama baik ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Bahan Habis Pakai (BHP). Karena pemeriksaan CKG ini berbeda-beda jenisnya sesuai usia, mulai dari bayi 0 hari hingga lansia," jelasnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sinkronisasi data melalui aplikasi pusat, Satu Sehat.

Ismed menekankan bahwa Dinkes Samarinda lebih mengutamakan kualitas pemeriksaan daripada sekadar mengejar angka kuantitas di aplikasi.

"Kami tidak ingin sekadar mengejar angka tinggi jika pemeriksaannya tidak lengkap. Misalnya untuk lansia ada delapan item pemeriksaan, kami pastikan semua dijalankan, bukan hanya tensi saja. Kami juga terus berkoordinasi dengan tim pusat terkait kendala maintenance dan sinkronisasi pada aplikasi Satu Sehat," tambahnya.

Mengenai anggaran, Ismed menyebutkan bahwa program CKG tidak memiliki alokasi anggaran spesifik yang terpisah, melainkan terintegrasi dengan kegiatan rutin pelayanan kesehatan.

Baca juga: Fungsi Rakernis Humas Polda Kaltim di Balikpapan dalam Mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Dukungan BHP (Bahan Habis Pakai) juga diharapkan terus mengalir dari Kementerian Kesehatan.

"Enggak ada spesifikasi untuk anggaran CKG. itu merupakan bagian dari pelayanan kan? Jadi misalnya hari ini ada yang CKG ya udah diperiksa. BHP-nya udah dari kementerian," tutupnya. 

Di samping fokus pada layanan medis, Dinkes Samarinda di tahun 2026 juga berkomitmen membantu pemerintah kota dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan standar nutrisi dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Apa Saja 12 SPM Itu?

Soal 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan jenis layanan dasar yang wajib diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negaranya secara minimal.