Desa di Kukar Terima Tagihan Internet GratisPol, Kades Kembang Janggut Cabut Perangkat

Ringkasan Berita:

• Sejumlah desa di Kaltim menerima tagihan internet GratisPol meski program diklaim gratis.
• Desa Kembang Janggut Kukar mencabut perangkat setelah muncul tagihan bulanan.
• Pemprov Kaltim memastikan tagihan teknis tidak perlu dibayar dan layanan tetap berjalan.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Program Internet Desa GratisPol Kalimantan Timur yang digagas Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur H Seno Aji masih menghadapi kendala teknis di lapangan pada awal 2026. 

Sejumlah desa penerima bantuan internet gratis melaporkan munculnya tagihan bulanan yang memicu kebingungan di tingkat pemerintah desa.

Program yang diproyeksikan menjadi tonggak percepatan transformasi desa digital di Kalimantan Timur tersebut sebelumnya telah disalurkan ke ratusan desa, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Namun dalam implementasinya, beberapa desa masih menghadapi persoalan teknis dan komunikasi terkait mekanisme pembiayaan layanan.

Desa Cabut Perangkat Internet

Program yang diproyeksikan menjadi tonggak percepatan desa digital di Benua Etam itu sebelumnya disalurkan ke ratusan desa, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Baca juga: Pengobatan Gratispol Program Rudy-Seno Belum Sampai ke RSUD Abdul Rivai Berau

Namun, Kepala Desa Kembang Janggut, Ardiansyah, memilih mencabut perangkat Orbit Telkomsel bantuan Pemprov Kaltim setelah menerima tagihan biaya bulanan.

Ia menyebut, saat pemasangan perangkat pada akhir 2025 lalu, tidak ada penjelasan mengenai kemungkinan munculnya tagihan ke kantor desa.

Menurut Ardiansyah, pihak desa memahami program tersebut sepenuhnya gratis dan dibiayai pemerintah provinsi. Karena itu, ia merasa terkejut saat menerima tagihan yang dikirimkan ke kantor desa.

“Itu kemarin kami sudah daftar sebenarnya, cuman kami kaget kok ada tagihan, makanya kami cabut kembali itu,” sebut Ardiansyah saat ditemui TribunKaltim.co pada Rabu (11/2/2026).

Selain persoalan tagihan, ia juga menilai kapasitas internet yang disediakan belum mencukupi kebutuhan operasional kantor desa.

Baca juga: Gratispol Kaltim Dinilai Belum Gratis Total, Mahasiswa Keluhkan Pencairan Dana Tak Sesuai Janji

Perangkat modem yang dipasang disebut hanya diperuntukkan bagi kantor desa, namun spesifikasinya dinilai kurang memadai.

“Modemnya itu khusus untuk kantor desa. Tapi karena ada tagihan, jadi saya lepas lagi. Karena di situ kan katanya GratisPol, tapi nyatanya saya ditagih dan lagi itu tidak cukup untuk spek kantor itu,” tegasnya.

Meski perangkat telah dilepas, Ardiansyah mengaku surat tagihan masih tetap masuk ke kantornya.

“Tapi saya tidak hiraukan itu,” sebutnya.

Ia juga mengakui belum melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Kaltim terkait persoalan tersebut.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud Beri Sinyal Anggaran Tahun Depan Berpotensi Susut Lagi

Pemprov Kaltim Beri Klarifikasi

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, membenarkan adanya laporan serupa dari beberapa desa penerima program.

“Kalau tagihan masuk ke sana (desa) itu memang sering saya dengar laporan itu, karena memang provider yang mengirimnya,” sebutnya.

Faisal menegaskan, tagihan yang dikirimkan ke desa merupakan persoalan teknis dari pihak penyedia layanan dan tidak perlu dibayarkan oleh pemerintah desa.

Ia memastikan biaya langganan internet dalam program GratisPol sepenuhnya ditanggung Pemprov Kaltim.

“Tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Sudah beberapa kali kita sampaikan juga. Mungkin ada kesalahan teknis di Telkomnya atau ada pergantian orang Telkom,” sebutnya kembali menegaskan.

Baca juga: Akui Belum Sempurna, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tampung Kritik Soal Program Gratispol 

Ia juga memastikan layanan tidak akan diputus meski tagihan tersebut diabaikan.

Menurutnya, seluruh biaya telah dibayarkan hingga Desember 2025, dan untuk tahun ini program akan kembali berjalan bertahap.

“Kita sudah menyelesaikan 803 desa sampai Desember kemarin. Kita pasangkan dan kita bayar. Tahun ini sampai dengan tahun ke belakang nanti itu kita tinggal bayar langganannya saja,” ucapnya.

Untuk 2026, aktivasi kembali internet gratis desa direncanakan dimulai pada Februari dan ditargetkan rampung secara menyeluruh pada Maret mendatang.

“Jadi tetap Pemprov yang membayar, tidak ada tagihan ke desa. Kami juga tidak pernah menyosialisasikan itu. Kecuali memang internetnya yang dipasang oleh desa sendiri, bukan oleh kami. Ya itu kan urusan dari masing-masing,” tutupnya. (*)