Senin, 11 Mei 2026

Setahun Pemerintahan Rudy dan Seno

Janji Gratispol Diuji, Setahun Rudy–Seno Pembenahan Program Unggulan jadi Pekerjaan Rumah

Setahun lalu, Rudy Mas’ud dan Seno Aji datang membawa janji besar layanan dasar lebih ringan, akses lebih luas, dan program payung bernama Gratispol

Tayang: | Diperbarui:
TRIBUN KALTIM
PROGRAM GRATISPOL - Cover koran Tribun Kaltim edisi hari ini, Kamis (12/2/2026). Membahas di antaranya program Gratispol dalam setahun pemerintahan Rudy-Seno 

Meski begitu, ia mengakui program ini tetap membantu, walau belum menutup seluruh biaya. “Sedikit membantu sih,” tuturnya.

Verifikasi Masih Berjalan

Di Universitas Balikpapan (Uniba), pihak kampus masih melakukan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan.

Ketua Yapenti-DWK, Dr Rendy Susiswo Ismail, menyebut pelaksanaan program berjalan cepat sehingga kampus harus menyesuaikan secara administratif.

“Semuanya memang serba mendadak, tetapi kami menyesuaikan dengan regulasi provinsi. Sekarang sudah terkonsolidasi dan dalam proses verifikasi,” ujarnya.

Secara konsep, bantuan diberikan kepada mahasiswa. Namun pencairan dilakukan melalui perguruan tinggi untuk meminimalkan kendala teknis dan risiko keterlambatan pembayaran.

Menurutnya, proses sinkronisasi cukup kompleks karena perbedaan biaya antarprogram studi, seperti kedokteran dan vokasi yang memiliki struktur biaya lebih tinggi.

Meski demikian, ia menilai program Gratispol sangat membantu perguruan tinggi swasta dan berharap ke depan cakupannya diperluas, termasuk dukungan studi lanjut bagi dosen.

Admin Terbatas

Keluhan juga muncul dari sisi layanan administrasi. Banyak mahasiswa mengeluhkan lambatnya respons admin Gratispol di kanal resmi.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan pemerintah akan menambah sumber daya manusia sekaligus memperbaiki sistem layanan.

“Nanti akan ditambah, sistem juga akan diperbaiki,” ujarnya.

Saat ini admin Gratispol hanya sekitar 10 orang yang melayani ratusan ribu mahasiswa, sekaligus melakukan verifikasi data. Keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu penyebab minimnya personel.

Gubernur Rudy Mas’ud menyerahkan aspek teknis kepada OPD pelaksana, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sembari menegaskan komitmen pelayanan.

“Kami ingin seluruh masyarakat Kaltim bisa ter-cover dan mendapatkan pelayanan terbaik. Pemerintah adalah pelayan masyarakat,” katanya.

Kesehatan Belum Merata

Di sektor kesehatan, implementasi Gratispol juga belum merata. Di Kabupaten Berau, program layanan kesehatan gratis tersebut belum berjalan di RSUD Abdul Rivai.

Direktur RSUD Abdul Rivai, Jusram, mengatakan hingga kini layanan gratis masih mengandalkan BPJS.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved