Janji Gratispol Diuji, Setahun Rudy–Seno Pembenahan Program Unggulan jadi Pekerjaan Rumah

TRIBUNKALTIM.CO - Setahun lalu, pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji datang membawa janji besar layanan dasar lebih ringan, akses lebih luas, dan program payung bernama Gratispol yang digadang menjadi jalan pintas kemudahan bagi warga Kalimantan Timur.

Spanduk terpasang, regulasi diterbitkan, anggaran disiapkan.

Namun waktu bergerak lebih cepat dari slogan. Di ruang kelas, kampus, puskesmas, hingga desa yang baru merasakan wifi publik, muncul pertanyaan yang sama: seberapa jauh janji itu benar-benar terasa?

Tahun pertama pemerintahan pun menjadi titik uji bukan lagi oleh rencana, melainkan oleh kenyataan di lapangan.

Baca juga: Setahun Program Gratispol di Unmul Samarinda, Mahasiswa Kaltim Jangan Abai

Program unggulan bertajuk Gratispol dirancang mencakup pendidikan, kesehatan, hingga dukungan layanan publik berbasis digital.

Pemerintah provinsi menyebut ribuan penerima sudah masuk skema pembiayaan. 

Tetapi cerita warga tidak selalu seragam.

Selisih Biaya

Di sektor pendidikan, Gratispol menargetkan pembiayaan sekolah menengah hingga dukungan pendidikan tinggi.

Namun sejumlah mahasiswa menilai label “gratis” belum sepenuhnya sesuai realita pencairan.

Tata Tulenan, mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, mengaku tetap harus membayar penuh biaya kuliah saat awal masuk karena dana bantuan belum cair.

“Waktu pertama masuk karena belum cair, jadi masih bayar sendiri full sekitar Rp5 jutaan. Harusnya uang itu dikembalikan, tapi sampai sekarang belum ada,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perbedaan nominal antara yang diajukan dan yang diterima. Dalam sistem web Gratispol, ia mengajukan Rp4,5 juta, namun yang dicairkan Rp3,8 juta. Selisih itu membuat mahasiswa tetap harus menutup kekurangan biaya secara mandiri.

“Banyak mahasiswa komplain. Di web tertera segitu, harusnya cair segitu. Tapi kenyataannya tidak full,” katanya.

Masalah lain muncul pada akurasi data penerima. Tata menyebut ada mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima meski tidak pernah mengajukan, sementara yang sudah mendaftar justru gagal karena revisi berkas.

“Ada yang kaget namanya masuk, padahal tidak urus apa-apa. Ada juga yang sudah daftar tapi tidak lolos karena revisi berkas,” ungkapnya.