DPRD Berau Nilai CSR Perusahaan Kurang Transparan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Dedy Okto meminta perusahan untuk membuka dana CSR yang telah dibagikan kepada masyarakat Berau.

Menurutnya, selama ini perusahaan yang ada di Kabupaten Berau kurang transparan dengan  penyaluran dana CSR ke masyarakat. 

Apalagi, hanya beberapa perusahaan saja yang dianggap Dedy Okto menyalurkan CSRnya pada masyarakat dilungkup perusahaan.

“Harus terbuka, nanti kami undang perusahaan untuk datang, kita buka bersama dengan media sudah tersalur kemana saja CSRnya,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (12/2/2026).

Dedy melanjutkan, kondisi Kabupaten Berau dikelilingi oleh perusahaan dan harus dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.

Apalagi, saat ini anggaran banyak terpotong atau dikatakan masa efisiensi. 

Baca juga: Bupati Berau Minta Labuan Cermin Dibenahi, UMKM Masih Kumuh dan Jembatan Berkarat 

“Dari laporan yang kami terima, dari masyarakat, banyak yang mengeluhkan belum mendaptkan manfaat dari pihak perusahaan,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyentil langsung perwakilan PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation (TBPP), yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Talisayan. 

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Talisayan itu diminta tidak pelit mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), untuk kepentingan masyarakat setempat.

Di hadapan peserta Musrenbang, Bupati Sri menegaskan bahwa akses jalan yang selama ini digunakan perusahaan sudah jauh lebih baik.

Jalan-jalan yang kerap dilalui kendaraan pengangkut sawit dan truk CPO kini telah ditingkatkan, sehingga aktivitas perusahaan berjalan lancar.

“Mana perwakilan PT TBPP? Sini ke depan. CSR Bapak tolong dimaksimalkan. Jangan pelit soal CSR,” tegas Bupati Sri.

Ia menjelaskan, peningkatan infrastruktur jalan di sepanjang pesisir selatan telah dilakukan pemerintah dengan konstruksi rigid beton.

Termasuk ruas jalan di depan area PT TBPP, yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat padatnya aktivitas kendaraan sawit dan CPO

Namun, menurut Bupati Sri, perbaikan infrastruktur tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi bagi perusahaan.

“TBPP harus mengeluarkan ‘bayarannya’ lewat CSR untuk masyarakat. Siap ya?” ujarnya.

Bupati juga memperingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Talisayan, agar tidak mengabaikan kewajiban sosialnya. 

Baca juga: Momen Bupati Berau Tegur Perusahaan Sawit, Sri Juniarsih: Jangan Pelit CSR untuk Masyarakat

Pasalnya, pemerintah provinsi dan daerah telah menyediakan fasilitas jalan negara, yang bisa dilalui kendaraan perusahaan tanpa pungutan biaya.

“Pemerintah sudah bantu fasilitas. Kendaraan sawit lewat di jalan negara dengan bebas dan tidak bayar. Kalau CSR masih susah keluar, itu keterlaluan dan akan jadi masalah,” pungkasnya. (*)