Ribuan Warga Kaltim Daftar Gratispol Kesehatan Usai BPJS PBI Dinonaktifkan

Untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan gratis bagi warga miskin dan korban PHK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan dukungan anggaran yang cukup besar pada tahun ini.

“Untuk tahun ini totalnya 58 miliar,” ujar Jaya.

Anggaran tersebut terdiri dari Rp 40 miliar sebagai anggaran utama program Gratispol serta tambahan Rp 18 miliar khusus untuk pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan.

Jaya menegaskan bahwa data penonaktifan 98.000 peserta tersebut masih bersifat agregat, dan pihaknya terus melakukan pendataan ulang by name by address agar bantuan tetap tepat sasaran bagi warga yang benar-benar berhak.

Pemerintah daerah juga telah mengingatkan seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur agar memanfaatkan skema Gratispol ini.

Tujuannya agar tidak ada lagi hambatan administrasi yang menghalangi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan medis saat dibutuhkan.

Pasien Cuci Darah di RSUD AWS Tetap Terlayani, Ada Gratispol jika BPJS PBI Nonaktif

Manajemen RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda memastikan bahwa hingga Kamis (12/2/2026) belum menemukan pasien hemodialisa atau cuci darah dengan status peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif.

Meski demikian, rumah sakit tetap menyiapkan langkah antisipasi melalui pengalihan pembiayaan ke program Gratispol, layanan kesehatan gratis milik Pemerintah Provinsi Kaltim.

Humas RSUD AWS Samarinda, Arysia Andhina, mengatakan, semua pasien cuci darah sejauh ini masih dapat terlayani tanpa kendala administrasi BPJS.

“Alhamdulillah sampai hari ini pasien hemodialisa atau cuci darah terlayani dengan baik, tidak ada permasalahan yang berarti. Sejauh ini juga belum ada masyarakat yang mengadukan soal BPJS tidak aktif,” kata Arysia saat ditemui di RSUD AWS Samarinda, Kamis.

Menurut dia, manajemen rumah sakit tetap menyiapkan skenario jika sewaktu-waktu ditemukan pasien dengan kepesertaan BPJS PBI nonaktif.

Jika kondisi itu terjadi, RSUD AWS akan mengalihkan pembiayaan pasien ke program Gratispol yang seluruh biayanya ditanggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalaupun nanti ada terkait penonaktifan BPJS non-PBI, Pemprov memiliki program Gratispol sehingga bisa dialihkan ke program tersebut. RSUD AWS akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pengaktifan program itu,” ujarnya.

Pasien Tetap Mendapatkan Layanan Medis

Ia menegaskan, pasien tetap akan mendapatkan pelayanan medis meskipun status BPJS-nya bermasalah.