Setahun Rudy–Seno, Gratispol Kesehatan Diserbu Warga, Peserta Terus Melonjak

TRIBUNKALTIM.CO - Setahun sejak diluncurkan, program Gratispol Kesehatan mulai menunjukkan jejaknya di berbagai sudut Kalimantan Timur.

Dari meja layanan pendaftaran di kantor dinas, ruang operasi rumah sakit perbatasan, hingga keluhan warga di daerah pesisir, wajah layanan kesehatan gratis itu tampak tidak seragam namun bergerak.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat ratusan ribu warga kini telah masuk dalam skema Gratispol Kesehatan, satu dari enam program Gratispol yang diluncurkan Pemprov pada Juni 2025.

Program ini menjadi bagian dari janji politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Masud dan Seno Aji, sejak masa kampanye.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menyebut pelaksanaan program hampir menyentuh satu tahun. Meski pendataan ulang masih berjalan, tren kepesertaan terus naik.

“Awalnya sekitar 149 ribu, sekarang sudah menjadi 159 ribu masyarakat yang masuk Gratispol. Ada penambahan sekitar 10 ribu,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Baca juga: Setahun Rudy Masud dan Seno Aji Menjabat, Pengamat Unmul Soroti Program Gratispol yang Masih Samar

Menurutnya, sebagian besar peserta merupakan kelanjutan dari skema jaminan kesehatan yang sudah berjalan di periode pemerintahan sebelumnya.

Namun, Gratispol Kesehatan memperluas akses dan mempermudah proses pendaftaran.

Secara teknis, Gratispol Kesehatan merupakan segmen kepesertaan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, tepatnya kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan skema BP Pemda.

Iuran premi dibayar pemerintah daerah melalui APBD.

Perbedaannya kini terletak pada akses. Jika sebelumnya harus melalui dinas sosial dan terbatas bagi warga miskin, sekarang seluruh warga Kaltim dapat mendaftar hanya dengan KTP dan Kartu Keluarga.

“Dengan Gratispol, yang miskin boleh, yang tidak miskin juga boleh. Tinggal datang bawa data diri, nanti di konter Gratispol langsung diaktifkan,” kata Jaya.

Aktivasi juga bisa difasilitasi petugas di unit layanan kesehatan yang berkoordinasi langsung dengan dinas.

Tujuannya, tak ada lagi pasien tertunda layanan hanya karena status kepesertaan tidak aktif.

Namun warga diminta memastikan kepesertaan BPJS sebelumnya sudah nonaktif agar tidak terjadi pembayaran premi ganda.