Setahun Rudy-Seno Pimpin Kaltim, Program Gratispol-Jospol Dievaluasi

Ringkasan Berita:

• Program Gratispol dan Jospol sudah berjalan setahun, mencakup pendidikan, kesehatan, akses internet, dan dukungan sosial.
• Tantangan utama ada pada pemahaman publik terhadap birokrasi, karena penggunaan dana APBD menuntut mekanisme administrasi yang ketat.
• Tahun kedua kepemimpinan Rudy-Seno difokuskan pada sosialisasi dan pematangan program.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tepat satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai melakukan evaluasi atas janji politik mereka yang dikemas dalam program Gratispol dan Jospol.

Program ini merupakan paket kebijakan populis yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, akses internet, serta dukungan sosial masyarakat.

Baca juga: Gratispol Tuai Kritik, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Desak Evaluasi Serius

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa sejumlah program sudah berjalan, seperti bantuan pendidikan untuk mahasiswa semester awal, layanan Wi-Fi gratis di desa, perjalanan religi, pemberian seragam gratis bagi siswa baru, hingga penguatan layanan kesehatan. 

“Ya, satu tahun kepemimpinan Pak Rudi-Seno, program Gratispol dan Jospol sudah berjalan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Tantangan Implementasi

Namun, Sri Wahyuni mengakui masih ada tantangan dalam penyaluran program tersebut, terutama mengenai pemahaman publik terhadap alur birokrasi yang ada.

"Jadi yang menjadi evaluasi kita adalah bagaimana kemudian masyarakat memahami prosesnya," ungkapnya.

Sekdaprov Sri Wahyuni juga menekankan bahwa setiap janji politik yang masuk ke birokrasi harus menyesuaikan tata kelola pemerintahan. 

Sebab, kata dia, penggunaan dana APBD menuntut mekanisme dan administrasi yang ketat agar pertanggungjawabannya jelas.

Baca juga: Satu Tahun Kepemimpinan Rudy Masud - Seno Aji: Menakar “Gratispol” 

Sehingga tidak bisa dilakukan secara instan.

Selain itu, secara khusus dia memberikan perhatian pada program Gratispol bidang pendidikan yang sempat menjadi pusat pembicaraan publik. 

Guna menghindari informasi yang bias atau keliru, ia menyarankan agar masyarakat aktif mengakses kanal informasi resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. 

Langkah ini penting agar publik memahami prosedur yang ada, sehingga implementasi program unggulan di tahun kedua masa jabatan Rudy-Seno ini bisa berjalan lebih matang dan dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat Benua Etam.

"Mudah-mudahan setelah berjalan program Gratispol-Jospol, tahun kedua ini masyarakat semakin mengenali programnya," pungkasnya. 

Baca juga: Gratispol Disusupi Penipu, Diskominfo Kaltim Cium Modus Tagihan Palsu Internet Gratis Desa

Tantangan Fiskal

Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Gratispol", kini telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. 

Meski menjadi harapan besar bagi mahasiswa di Benua Etam, program bantuan biaya pendidikan ini harus berhadapan dengan tantangan kondisi fiskal daerah serta batasan regulasi dari pemerintah pusat.

Adanya kendala tersebut menjadi alasan di balik penetapan batas maksimal bantuan untuk jenjang S1 hingga S3. 

Kendati demikian, Pemprov Kaltim menjamin bahwa skema bantuan ini tetap bersifat gratis dan tidak akan membebani mahasiswa dengan persyaratan yang rumit.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bantuan tetap akan mengalir selama mahasiswa berstatus aktif dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, tanpa membedakan latar belakang program studi.

“Mau jurusan apa saja, tetap kita bayarkan. Yang penting dia kuliah dan memenuhi syarat,” jelasnya, Sabtu (21/2/2026).

Batasan Beasiswa

Saat ini, kata Dasmiah, bantuan untuk jenjang S1 dipatok maksimal sebesar Rp 5 juta.

Kebijakan ini tidak lepas dari tekanan anggaran daerah, di mana tahun ini dana Tranfer ke Daerah (TKD) Pemprov Kaltim mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp 6 triliun. 

Hal tersebut memaksa rata-rata perangkat daerah melakukan efisiensi hingga separuh dari anggaran mereka.

Namun, Dasmiah menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama yang diproteksi oleh pimpinan daerah agar tidak terkena dampak pemotongan anggaran tersebut.

“Hanya Gratispol yang tidak dipangkas oleh Pak Gubernur. Fokus beliau memang pendidikan,” tutur Dasmiah.

Ia menjelaskan, selain masalah keuangan, faktor aturan dari pusat juga membatasi ruang gerak pemerintah daerah.

Secara regulasi, pemberian pendidikan gratis secara penuh hanya memiliki dasar hukum untuk wilayah otonomi khusus seperti Papua. 

Ditambah lagi, kata dia, kewenangan langsung provinsi sebenarnya terbatas pada jenjang SMA dan SMK, sementara perguruan tinggi berada di bawah naungan pusat.

Meski ada batasan Rp 5 juta, Dasmiah mengklaim angka tersebut sudah mampu menutupi sekitar 85 persen nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Kaltim. 

Di beberapa perguruan tinggi di Samarinda, rata-rata UKT tertinggi berkisar Rp 3,5 juta, sehingga bantuan yang diberikan justru menutupi seluruh biaya pendidikan mahasiswa.

Baca juga: Gratispol Disusupi Penipu, Diskominfo Kaltim Cium Modus Tagihan Palsu Internet Gratis Desa

Untuk jenjang S2 dan S3, alokasi yang diberikan bahkan lebih besar, mencapai Rp 12 juta per mahasiswa agar dapat tercover sepenuhnya.

Program ini juga ditekankan tidak pandang bulu terhadap status ekonomi penerimanya.

Terkait kewajiban melaporkan IPK dan bukti keaktifan kuliah, Dasmiah menyebut hal itu hanya digunakan sebagai instrumen evaluasi. 

Jika terdapat penurunan prestasi akademik, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menelusuri kendala yang dihadapi mahasiswa tersebut, namun bantuan tidak serta-merta dihentikan.

"Kita panggil kampus, mencari tahu apa nih yang menyebabkan anak-anak jadi turun, tapi Gratispol tetap dikasih juga," tegasnya.

Jumlah Penerima

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, pada tahun perkuliahan 2025-2026, sebanyak 21.903 mahasiswa baru resmi mendapatkan bebas biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester pertama.

Puluhan ribu mahasiswa tersebut berasal dari 53 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dengan total anggaran Rp105.352.330.327.

Di tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas jangkauan program Gratispol hingga dapat mencakup 124 ribu mahasiswa. (*)