Satu Tahun Kepemimpinan Rudy Mas'ud - Seno Aji: Menakar “Gratispol” 

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim/TribunKaltim.co

TRIBUNKALTIM.CO - Tepat tanggal 20 Februari 2026, pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji genap satu tahun memimpin Kalimantan Timur.

Diusung koalisi partai politik besar, yakni Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PKB, NasDem, dan PPP serta parpol non-parlememen, PSI, PBB, Prima, PKN, dan Partai Buruh, Rudy Mas’ud-Seno Aji resmi dilantik Presiden RI  Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

Perlu diketahui, Rudy Mas’ud-Seno Aji menggulingkan petahana, Isran Noor-Hadi Mulyadi dengan perolehan  suara 55,7 persen.

Pasca dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2025-2030, keduanya langsung tancap gas merealisasikan janji politiknya melalui Program Gratispol. 

Program Gratispol meliputi pendidikan gratis dari SMA hingga S3, pelayanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, internet gratis, biaya administrasi rumah gratis, hingga memberangkatkan umrah bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah gratis.

Hampir satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud-Seno Aji, bagaimana dengan pelaksanaan janji-janji politik “Gratispol”?

Euforia kegembiraan masyarakat Kaltim yang berharap layanan serba gratis ternyata tak semulus yang  diharapkan.

Baca juga: Ketika Presiden Sentil Reklame ‘Ayam Goreng’

Berbagai kendala masih banyak ditemui di lapangan, terutama terkesan belum adanya kesiapan perangkat birokrasi melayani program Gratispol ini.

Program Gratispol sektor pendidikan misalnya. Belum lama ini riuh diperbincangkan. Alih-alih merata, program beasiswa ini justru terganjal tembok administratif.  

Syarat akreditasi program studi yang harus "Unggul" atau minimal Akreditasi A.

Kebijakan ini  secara otomatis memangkas jumlah penerima secara alamiah karena tidak semua kampus atau jurusan memiliki akreditasi tersebut.

Belum lagi angan-angan masyarakat, bahwa gratis biaya pendidikan atau UKT itu terbayar semua.

Faktanya belum, karena bagi Perguruan Tinggi yang UKT-nya di atas Rp5 juta, sisanya masih harus menjadi  tanggung jawab orangtua. Artinya program Gratispol tidak sepenuhnya pol.

Program kesehatan yang dijanjikan juga belum menampakkan bentuk yang nyata di lapangan.