Rabu, 15 April 2026

Setahun Pemerintahan Rudy dan Seno

Setahun Rudy-Seno Pimpin Kaltim, Program Gratispol-Jospol Dievaluasi

Tepat satu tahun memimpin Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji mulai melakukan evaluasi atas janji politik mereka, program Gratispol dan Jospol.

Penulis: Raynaldi Paskalis | Editor: Rita Noor Shobah
TRIBUN KALTIM/Mohammad Fairoussaniy
GRATISPOL KALTIM - ILUSTRASI. Dokumentasi saat rapat persiapan persiapan menjelang peluncuran program unggulan bertajuk Gratispol Generasi Emas yang akan digelar pada Senin, 21 April 2025 lalu. Tepat satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai melakukan evaluasi atas janji politik mereka yang dikemas dalam program Gratispol dan Jospol.(TRIBUNKALTIM.CO/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY) 

Ringkasan Berita:
  • Program Gratispol dan Jospol sudah berjalan setahun, mencakup pendidikan, kesehatan, akses internet, dan dukungan sosial.
  • Tantangan utama ada pada pemahaman publik terhadap birokrasi, karena penggunaan dana APBD menuntut mekanisme administrasi yang ketat.
  • Tahun kedua kepemimpinan Rudy-Seno difokuskan pada sosialisasi dan pematangan program.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tepat satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai melakukan evaluasi atas janji politik mereka yang dikemas dalam program Gratispol dan Jospol.

Program ini merupakan paket kebijakan populis yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, akses internet, serta dukungan sosial masyarakat.

Baca juga: Gratispol Tuai Kritik, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani Desak Evaluasi Serius

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa sejumlah program sudah berjalan, seperti bantuan pendidikan untuk mahasiswa semester awal, layanan Wi-Fi gratis di desa, perjalanan religi, pemberian seragam gratis bagi siswa baru, hingga penguatan layanan kesehatan. 

“Ya, satu tahun kepemimpinan Pak Rudi-Seno, program Gratispol dan Jospol sudah berjalan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Tantangan Implementasi

Namun, Sri Wahyuni mengakui masih ada tantangan dalam penyaluran program tersebut, terutama mengenai pemahaman publik terhadap alur birokrasi yang ada.

"Jadi yang menjadi evaluasi kita adalah bagaimana kemudian masyarakat memahami prosesnya," ungkapnya.

Sekdaprov Sri Wahyuni juga menekankan bahwa setiap janji politik yang masuk ke birokrasi harus menyesuaikan tata kelola pemerintahan. 

Sebab, kata dia, penggunaan dana APBD menuntut mekanisme dan administrasi yang ketat agar pertanggungjawabannya jelas.

Baca juga: Satu Tahun Kepemimpinan Rudy Masud - Seno Aji: Menakar “Gratispol” 

Sehingga tidak bisa dilakukan secara instan.

Selain itu, secara khusus dia memberikan perhatian pada program Gratispol bidang pendidikan yang sempat menjadi pusat pembicaraan publik. 

Guna menghindari informasi yang bias atau keliru, ia menyarankan agar masyarakat aktif mengakses kanal informasi resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. 

Langkah ini penting agar publik memahami prosedur yang ada, sehingga implementasi program unggulan di tahun kedua masa jabatan Rudy-Seno ini bisa berjalan lebih matang dan dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat Benua Etam.

"Mudah-mudahan setelah berjalan program Gratispol-Jospol, tahun kedua ini masyarakat semakin mengenali programnya," pungkasnya. 

Baca juga: Gratispol Disusupi Penipu, Diskominfo Kaltim Cium Modus Tagihan Palsu Internet Gratis Desa

Tantangan Fiskal

Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Gratispol", kini telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. 

Meski menjadi harapan besar bagi mahasiswa di Benua Etam, program bantuan biaya pendidikan ini harus berhadapan dengan tantangan kondisi fiskal daerah serta batasan regulasi dari pemerintah pusat.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved