Bantuan Beras Kembali Digulirkan di Kutai Barat Tahun 2026

Ringkasan Berita:

• Dinsos Kubar rencanakan penyaluran bantuan beras untuk Keluarga Kurang Mampu tahun 2026.
• Tahun 2025, sebanyak 7.107 keluarga telah menerima bantuan Rp1,53 miliar.
• Program ditujukan untuk perkuat ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Sosial (Dinsos) merencanakan kembali penyaluran bantuan beras bagi keluarga kurang mampu (KKM) pada tahun 2026.

Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kutai Barat, Adolfus E. Pontus, menegaskan bahwa bantuan beras bukan sekadar program rutin, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga yang membutuhkan.

“Program bantuan beras bukan hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Baca juga: Warga Long Apari Krisis Pangan karena Kekeringan, DKPP Mahulu Kirim Bantuan Beras

Ia menjelaskan, pelaksanaan program tahun 2026 membutuhkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proses pendataan hingga distribusi berjalan tepat sasaran dan efektif.

Menurut Adolfus, pengalaman penyaluran pada 2025 menjadi evaluasi penting untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Pada 2025, Pemkab Kutai Barat telah menyalurkan bantuan beras kepada 7.107 keluarga kurang mampu di seluruh wilayah kabupaten.

Penyaluran tahap akhir dilakukan pada Desember 2025 dengan total realisasi anggaran mencapai Rp1,53 miliar.

Baca juga: 390 Warga Kelompok Rentan di Kecamatan Long Pahangai Mahakam Ulu Terima Bantuan Beras dari DKPP

Program tersebut difokuskan untuk meringankan beban masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Pemkab Kutai Barat berharap program bantuan beras 2026 dapat semakin memperkuat ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak tekanan ekonomi.

Dengan keberlanjutan program ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam memastikan kebutuhan pangan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kutai Barat. (*)