BPSDM Kaltim Ingatkan ASN Jangan Sampai Disetir AI saat Bekerja

Ringkasan Berita:

• BPSDM Kaltim minta ASN tidak sepenuhnya bergantung pada AI dalam bekerja.
• Hasil olahan AI wajib disaring dan disesuaikan dengan regulasi serta kebutuhan perangkat daerah.
• Sejumlah pelatihan BPSDM Kaltim, seperti pengadaan barang dan kearsipan, telah terakreditasi A.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Aparatur sipil negara (ASN) di Kalimantan Timur diingatkan agar tidak sepenuhnya bergantung pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam menjalankan tugas.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, sementara kendali tetap harus berpijak pada aturan dan kondisi nyata di lapangan.

Menurutnya, penggunaan AI memang tidak bisa dihindari di era digital saat ini.

Namun, ia menekankan pentingnya sikap kritis dalam memanfaatkan teknologi tersebut agar tidak mengabaikan regulasi yang berlaku.

Baca juga: BPSDM Kaltim Gelar Forum Konsultasi Publik, Dorong Layanan Transparan

"Memang tidak bisa dihindari kan AI itu ya, tapi kita jangan juga disetir dengan AI, jadi kita harus melihat, atau artinya memilah dengan kondisi real, dengan aturan dan lain sebagainya," ujarnya, Jumat (27/2/2026) sore.

Nina menjelaskan, di internal BPSDM Kaltim, AI sudah mulai dimanfaatkan untuk mempercepat pemetaan kebutuhan pelatihan yang lebih spesifik, mulai dari bidang kesekretariatan hingga tata usaha.

Meski demikian, hasil analisis dari AI tetap harus diverifikasi dan disesuaikan dengan usulan masing-masing perangkat daerah yang akan menggelar pelatihan.

Selain menggandeng Kementerian Kominfo pusat dalam penguatan aspek digital, BPSDM Kaltim juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah desa.

Baca juga: 10 ASN Peraih Tertinggi Jumlah Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi dari BPSDM Kaltim

Fokusnya adalah peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan BUMDes.

"Karena tanggung jawab kami adalah mengelola sumber daya manusia aparatur, fokus utamanya memang ke ASN. Tapi, kami juga bisa kerja sama dengan pemerintah desa, misalnya mengadakan pelatihan pengelolaan dana desa bagi para aparat yang mengelolanya," tambahnya.

Program pengembangan kompetensi ini disebut terus berjalan secara rutin untuk menjaga kualitas SDM aparatur di Kalimantan Timur. 

Sejumlah pelatihan bahkan telah mengantongi akreditasi A sebagai bentuk pengakuan atas mutu penyelenggaraan.

"Kami sudah terakreditasi A untuk pelatihan pengadaan barang dan jasa, jadi program itu harus terus kami jalankan secara konsisten. Selain itu, kami juga sudah terakreditasi untuk pelatihan kearsipan. Itulah beberapa contoh program yang terus kami laksanakan," pungkasnya. (*)