Wakil Ketua DPRD Kaltim Nanda Moeis Dorong Evaluasi Program Prioritas Pemerintah Provinsi

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Realisasi program prioritas janji kampanye Gubernur–Wakil Gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji didorong agar ada evaluasi.

Meski digadang-gadang jadi solusi bagi masyarakat Bumi Etam, nyatanya di lapangan, program ini masih menuai polemik dan beragam keluhan.

Sejumlah warga mulai melayangkan aduan, keluhannya bervariasi, mulai dari mereka yang merasa tidak tersentuh bantuan.

Hingga soal bantuan yang tiba-tiba ‘macet’ atau terhenti di tengah jalan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti perlunya evaluasi total dan penguatan sosialisasi di tahun pertama pemerintahan Rudy–Seno.

Baca juga: Reses DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur dan Air Bersih, Pengamat Pertanyakan soal Insentif Guru Honor

Anggaran Rp 4,7 Triliun, Kenapa Masih Bingung?

Politisi perempuan dari PDI Perjuangan yang akrab disapa Nanda Moeis inu menjelaskan bahwa secara finansial, program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis seharusnya tidak menemui kendala berarti.

Walaupun pada tahun 2026 terjadi pemangkasan dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, alokasi anggaran daerah menurut DPRD Kaltim masih sangat mumpuni.

“Program Gratispol yang menjadi visi-misi Gubernur masih bisa berjalan maksimal, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis, anggarannya didukung sekitar Rp 4,7 triliun,” tegas Nanda, Minggu (1/3/2026).

Namun, ia menyayangkan mengapa di tingkat akar rumput justru terjadi kegaduhan. 

Menurut hasil reses yang dilakukan anggota DPRD, akar masalahnya bukan pada ketersediaan uang, melainkan minimnya sosialisasi.

Banyak warga yang mengaku bingung mengenai mekanisme dan apa saja persyaratan untuk mendapatkan manfaat Gratispol.

“Persyaratan dan aturan administrasinya sebenarnya sudah ada. Yang kurang itu sosialisasinya, sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham,” ungkapnya.

Kekosongan informasi inilah yang menurut Nanda memicu kesalahpahaman dan kekecewaan di lapangan. 

Ia pun mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak diam di kantor.