Reses DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur dan Air Bersih, Pengamat Pertanyakan soal Insentif Guru Honor

Ringkasan Berita:

• Pengamat Unmul soroti sikap Golkar dan Gerindra dalam laporan reses DPRD Kaltim.
• Program Gratispol-Jospol dinilai bermasalah secara teknis di lapangan.
• Fraksi fokus pada isu infrastruktur, pangan, dan pelayanan dasar.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Laporan reses DPRD Kaltim, diantaranya dari Fraksi Golkar dan Gerindra lebih banyak persoalan infrastruktur, layanan air bersih dan pembangunan sektor pertanian di Kalimantan Timur.

Isu program pendidikan Gratispol dan janji kenaikan insentif guru honor justru tidak banyak yang disampaikan oleh masyarakat ketika anggora Dewan melakukan reses di tahun anggaran 2025.

Menurut pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, fenomena tersebut bukan tanpa alasan.

Ia menduga terdapat kecenderungan pengalihan fokus dari persoalan teknis program strategis ke isu infrastruktur yang lebih umum dan relatif aman secara politik.

Dugaan Pengalihan Isu

Menurut Saipul, program Gratispol, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan saat ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan.

Baca juga: Usai Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M, Kini Anggaran Mobil Dinas DPRD Kaltim Rp 6,8 M Disorot

"Ini sudah menjadi fakta bahwa program tersebut masih ada beberapa kendala. Namun, dalam laporan reses anggota DPRD Kaltim, terutama Fraksi Golkar dan Gerindra seolah tidak menyentuh isu ini.

Apakah memang di daerah reses mereka tidak ada masalah, atau sengaja  silent, agar tidak menjadi bola liar, sorotan di publik?,” ujar Saipul, Sabtu (28/2/2026).

Tak hanya Gratispol, program Jospol (Jalur Optimasi Potensi Lokal) yang mencakup hilirisasi industri, penguatan teknologi, hingga pengembangan UMKM juga tidak menjadi fokus pembahasan.

Saipul menyebut program ini sebagai “program mercusuar” yang menarik secara kampanye, namun dinilai zonk dan belum maksimal dalam implementasi.

Sorotan Insentif Guru Honorer

Salah satu poin krusial yang disorot Saipul adalah janji kenaikan insentif guru honorer dan guru agama.

Ia menilai realisasi kebijakan tersebut sangat dinantikan, mengingat masih banyak guru menerima honor di bawah Rp600 ribu per bulan.

"Insentif guru ini sangat ditunggu. Banyak guru agama yang honornya tidak manusiawi, hanya di bawah Rp 600 ribu. Jika janji ini tidak segera diwujudkan, pemerintah bisa 'kualat'. Berjanji pada orang-orang yang berjuang di jalan yang benar tapi tidak ditepati itu bahaya," tegasnya.

Baca juga: Terseret Kasus Korupsi hingga Rp 431 Miliar, Gaji Kamaruddin Ibrahim di DPRD Kaltim Dihentikan

Saipul juga menyoroti adanya pola pengalihan isu yang dilakukan pemerintah provinsi melalui dukungan fraksi-fraksi di DPRD.