Sekda Berau Turunkan Aparat Jaga Tapal Batas Sengketa dengan Kutai Timur

Ringkasan Berita:

• Pemkab Berau menurunkan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP untuk menjaga tapal batas dengan Kutai Timur.
• Posko keamanan disiapkan di wilayah perbatasan Biatan Ulu dan Biatan Ilir.
• Pemkab Berau juga meminta Pemprov Kaltim turun mengecek langsung titik batas wilayah.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau segera menurunkan aparat keamanan untuk menjaga wilayah tapal batas yang tengah disengketakan dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Langkah ini dilakukan guna memastikan situasi tetap kondusif di tengah konflik batas wilayah yang masih berlangsung.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, memastikan langkah pengamanan segera dilakukan usai mediasi yang digelar antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perwakilan masyarakat terkait persoalan batas wilayah tersebut.

Ia menyebut koordinasi telah dilakukan dengan berbagai unsur keamanan di daerah untuk menjaga stabilitas di kawasan perbatasan.

Baca juga: Sengketa Tapal Batas Berau–Kutai Timur, Warga Minta Dirikan Posko Keamanan

“Kita telah berkoordinasi dan bersurat dengan satuan keamanan yang ada di Berau baik kepolisian, Armed, Brimob, TNI, dan Satpol PP agar di tapal batas dapat dijaga keamanannya. Akan kami turunkan hari ini,” jelasnya, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, pengawasan dari unsur pemerintah daerah juga akan diperkuat melalui peran camat di wilayah terkait.

Sementara untuk posko keamanan di lapangan akan disiapkan oleh Kepala Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Berau juga akan bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mencegah potensi konflik lanjutan, termasuk kemungkinan terjadinya penyerobotan lahan yang memasuki wilayah administratif Berau.

“Kemudian kami akan bersurat kepada Pemkab Kutai Timur untuk dapat memberikan edukasi kepada warganya agar tidak terjadi penyerobotan lahan sampai masuk perbatasan Berau. Hal ini pun langsung kita koordinasikan dan sambil berjalan dengan Pemkab Kutim,” tegasnya.

Baca juga: Tapal Batas Kampung di Berau Belum Tuntas, Sengketa Hambat Administrasi dan Pembangunan

Muhammad Said menegaskan bahwa secara aturan wilayah yang dipersoalkan tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Berau.

Karena itu, pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran batas wilayah.

“Sesuai aturan juga kita berkomitmen bahwa wilayah tersebut ialah milik Kabupaten Berau. Tidak ada toleransi sekali, ini dari sisi aturan yang ada dan dari batas pun tegas,” ujarnya.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gubernur Kaltim agar menurunkan tim penanganan batas wilayah guna melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Ia menilai, keterlibatan pemerintah provinsi penting agar penyelesaian segketa batas wilayah dapat dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Persoalan Tapal Batas Masih Bergulir, DPRD Berau Ingatkan Konflik di Lapangan 

Muhammad Said juga menilai dinamika yang terjadi selama proses mediasi merupakan hal yang wajar dalam upaya penyelesaian persoalan tapal batas.

Ia memastikan pemerintah daerah akan terus mencari solusi terbaik agar sengketa tidak berkembang lebih jauh.

“Ini sudah proses yang cukup panjang, karena antara Pemkab Berau dan Kutai Timur sudah selesai hingga Kemendagri, hanya ada kelompok-kelompok yang menginginkan wilayah tersebut,” tandasnya. (*)