Pasca-cuti Lebaran, Banggar DPRD Paser Langsung Evaluasi Capaian Pendapatan Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Menandai dimulainya aktivitas kerja usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser langsung bergerak cepat.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser menggelar rapat internal untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Rabu (25/3/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang Rapat Pimpinan DPRD Paser ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin.

Agenda utama pertemuan ini adalah mempersiapkan materi evaluasi sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca juga: DPRD Paser Gelar Rapat Banggar Usai Libur Lebaran, Fokus Bahas LKPJ Bupati

Fokus pada Capaian dan Evaluasi Anggaran Dalam rapat tersebut, Banggar menyoroti sejumlah poin krusial, mulai dari indikator kinerja utama pemerintah daerah, capaian realisasi pendapatan, hingga ringkasan pembiayaan daerah.

Zulkifli Kaharuddin, atau yang akrab disapa Zoelkahar, menyampaikan bahwa rapat internal ini merupakan langkah awal untuk memastikan pembahasan LKPj berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan seluruh catatan dan rekomendasi dari tahun sebelumnya benar-benar telah ditindaklanjuti. Evaluasi ini penting agar kinerja pemerintah daerah ke depan semakin terarah," ujar Zoelkahar.

Menagih Tindak Lanjut Rekomendasi 2024 Selain mengevaluasi capaian tahun berjalan, Banggar juga membedah kembali tindak lanjut rekomendasi LKPj tahun 2024.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pengulangan masalah atau kendala administratif yang sama di tahun ini.

DPRD Paser juga telah menjadwalkan pemanggilan sejumlah perangkat daerah untuk memberikan penjelasan lebih rinci dalam pertemuan lanjutan.

"Besok, perangkat daerah terkait akan hadir. Kami berharap diskusi bisa berlangsung terbuka dan konstruktif agar transparansi tetap terjaga," ulasnya.

LKPj Bukan Sekadar Formalitas Zoelkahar menekankan bahwa LKPj bukan sekadar laporan rutin di atas kertas, melainkan cermin keberpihakan kebijakan daerah terhadap masyarakat Paser.

Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat melahirkan rekomendasi yang konkret.

"Target kami jelas, pembahasan ini harus menghasilkan solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai hanya berhenti sebagai laporan formalitas saja," tegasnya.

Melalui dimulainya pembahasan LKPj ini, DPRD Paser menegaskan komitmennya untuk mengawal kualitas tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Bumi Daya Taka. (*)