DPRD Paser Evaluasi Kinerja 2025, Dorong Keterbukaan Data dan Akurasi Kinerja OPD

Ringkasan Berita:

• DPRD Paser membahas LKPj 2025 bersama TAPD untuk evaluasi kinerja.
• Transparansi data dan serapan anggaran menjadi sorotan utama.
• Hasil evaluasi akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan pemerintah daerah.

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Paser pada 26 Maret lalu.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, didampingi Wakil Ketua II Hendrawan Putra serta Sekretaris DPRD Paser, Muhammad Iskandar Zulkarnain.

Sejumlah anggota Banggar turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya H Abdul Aziz, Basri M, Raniyanto, Ilcham Halik, Kasri, Hamransyah, Zulfikar Yusliskatin, Burhan, dan Umar.

Dari pihak TAPD, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Romif Erwinadi, Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah

Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Rumah Non-permanen di Muara Komam Paser Ludes Terbakar, Api Diduga karena Obat Nyamuk

"Pembahasan LKPj tentu penting untuk memastikan program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat," terang Wakil Ketua I DPRD Paser yang akrab disapa Zoelkahar, Jumat (27/3/2026).

Dalam rapat tersebut, anggota Banggar menyampaikan berbagai masukan, saran, hingga kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fokus pembahasan mencakup capaian program, pelaksanaan kegiatan, hingga serapan anggaran yang disampaikan secara bergiliran oleh masing-masing pimpinan OPD.

Sorotan pada Transparansi dan Proyek Bermasalah

Proyek bermasalah juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Banggar menekankan pentingnya keterbukaan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Tanpa data yang jelas, sulit bagi kami di DPRD Paser untuk melakukan pengawasan secara maksimal," tegasnya.

Baca juga: Klinik Beby Bunda Long Ikis Paser Terbakar, Kerugian Ditaksir Puluhan Juta Rupiah

Zoelkahar menekankan bahwa penyajian data harus dilakukan secara terukur dan komprehensif agar evaluasi dapat berjalan akurat.

"Kita butuh data yang konkret dan bisa dibandingkan, misalnya antara realisasi 2024 dan target 2025. Tanpa itu, sulit menilai capaian kinerja," singgungnya.

Perbandingan Data Jadi Kunci

Selain itu, Banggar menilai bahwa perbandingan antara realisasi tahun sebelumnya dengan target tahun berjalan menjadi kunci dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai keberhasilan maupun kekurangan pelaksanaan program.

"Pembahasan LKPj bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menggali informasi yang akurat dan transparan. Hasil pembahasan akan menjadi dasar bagi DPRD dalam merumuskan rekomendasi terhadap pemerintah daerah," ungkapnya.

Baca juga: Usaha Karaoke di Paser Disorot, DPMPTSP Ungkap Mayoritas Beroperasi Tanpa Izin

Dengan adanya rekomendasi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

"Tujuan akhirnya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Paser," pungkas Zoelkahar. (*)