Walikota Bontang Neni Pastikan Tak Ada PPPK Dirumahkan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Walikota Bontang Neni Moerniaeni  memastikan tidak ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang akan dirumahkan, meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan anggaran.

Menurut Neni, langakah ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari lonjakan pengangguran. 

Sebagai jalan tengah, Pemerintah Kota Bontang memilih opsi memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibandingkan harus merumahkan ribuan tenaga kerja.

Ia menyebut, jumlah PPPK paruh waktu di Bontang saat ini mencapai 1.424 orang. 

Menurutnya, jika kebijakan pemutusan kontrak dilakukan, dampaknya akan langsung terasa pada meningkatnya angka pengangguran.

“Kami tidak ingin itu terjadi,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Bupati Berau Sri Juniarsih Sebut Tak Mudah Memberhentikan PPPK

Sebagai alternatif, pemkot mulai menyiapkan skema pemangkasan TPP yang direncanakan berlaku pada 2027, guna menekan beban belanja pegawai.

Neni menjelaskan, ruang fiskal Bontang ke depan diperkirakan semakin terbatas. Proyeksi APBD 2027 hanya berada di kisaran Rp1,7 triliun.

Di sisi lain, pemkot harus menyesuaikan dengan ketentuan (HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

“Belanja pegawai sudah menyentuh 40 persen, ini jelas harus dicari solusinya,” jelasnya.

Kondisi ini membuat pemkot harus merancang strategi agar struktur anggaran tetap sehat tanpa mengorbankan tenaga kerja.

Data yang dihimpun menunjukkan, kebutuhan anggaran untuk gaji ASN beserta TPP di Bontang mencapai lebih dari Rp20 miliar per bulan.

Angka ini menjadi salah satu penyumbang utama membengkaknya belanja pegawai, yang berpotensi melampaui batas ketentuan pemerintah pusat.

Untuk itu, pemkot tengah mengkaji opsi pengalihan sebagian komponen TPP ke dalam pos belanja barang dan jasa, sebagai langkah teknis untuk mengurangi tekanan pada pos belanja pegawai.

Meski mempertimbangkan pemangkasan TPP, Neni menegaskan kebijakan tersebut belum final dan masih dalam tahap kajian.

Baca juga: Tak Ada PHK, Kutai Timur Justru Angkat Semua Honorer Jadi PPPK

Ia memastikan, pemerintah tetap berupaya menjaga kesejahteraan pegawai di tengah keterbatasan anggaran.

“Semua ini masih kita hitung. Tapi melihat tren ke depan, kita memang harus menyiapkan langkah antisipasi dari sekarang,” pungkasnya (*)