Pengamat Unmul Sorot WFA dan WFH ASN Kaltim, Ingatkan Dampak ke Pelayanan Publik

Ringkasan Berita:

• WFA dan WFH ASN Kalimantan Timur masih dalam kajian pemerintah
• Pengamat nilai efisiensi tidak signifikan, hanya operasional
• Pelayanan publik diminta tetap jadi prioritas utama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Wacana penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Kalimantan Timur (Kaltim) kini dalam kajian.

Sistem kerja Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) dinilai lebih kekinian dan efisien, justru mendapat catatan dari pengamat kebijakan publik.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, buka suara terkait rencana ini. 

Ia menekankan kebijakan ini tidak boleh hanya dipandang dari satu sisi, yakni efisiensi semata.

Baca juga: WFA Hemat Operasional, Disdikbud Kaltim: Sekolah Tunggu Instruksi Pusat

Menurut Saipul, sistem kerja fleksibel sebenarnya bukan barang baru di Bumi Etam. 

Beberapa Pemda di Kalimantan Timur sudah pernah mencicipi pola serupa, terutama saat momen bulan Ramadan atau melalui layanan daring (online).

Namun, Saipul menyoroti ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar gaya kerja baru, yakni efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

"Model seperti WFA atau WFH itu sifatnya tentatif. Ada yang masuk kantor, ada yang tidak, bahkan ada hari tertentu pelayanan dilakukan secara online," beber Saipul, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: WFH-WFA ASN Kaltim Didukung DPRD, Hasanuddin Mas’ud Ingatkan Disiplin

Menurut Saipul, masyarakat dan pemerintah punya pandangan mendasar yang berbeda mengenai WFA dan WFH, meski sering dianggap sama.

Jika WFH (Work From Home) ASN bekerja secara khusus dari rumah, sementara WFA (Work From Anywhere) ASN diberi keleluasaan bekerja dari mana saja, tidak terbatas di rumah.

"Perbedaan ini tentunya berdampak pada tingkat fokus dan pengawasan kerja. Ini yang perlu dikaji matang," tegasnya.

Jika pemerintah beralasan penerapan WFA atau WFH adalah untuk menghemat anggaran negara.

Baca juga: Respons Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim Kaji Perubahan WFA Menjadi WFH

Saipul menilai dampaknya tidak akan terasa besar, penghematan mungkin hanya terjadi di sektor operasional kantor saja.

"Kalau bicara efisiensi, itu tidak terlalu besar dampaknya. Penghematan hanya pada aspek operasional seperti listrik, air, dan sebagian kecil biaya transportasi," tukasnya.

Untuk itu, Saipul menyarankan agar fleksibilitas kerja ASN tidak berdampak signifikan kualitas pelayanan publik. 

Masyarakat sebagai pengguna jasa tetap harus menjadi prioritas utama.

"Apapun modelnya, baik WFA maupun WFH, sah saja diterapkan asalkan kebutuhan publik tetap terpenuhi secara optimal dan tidak terganggu," tandasnya. (*)