Bupati Kukar Tegaskan Tak Ada Pengurangan PPPK, Aulia Rahman Basri: Itu Pilihan Terakhir

Ringkasan Berita:

• Pemkab Kukar memastikan PPPK tetap aman, pengurangan hanya opsi terakhir.
• Belanja pegawai Rp2,7 triliun dinilai masih dalam kondisi aman.
• PPPK mendapat kontrak 5 tahun untuk jamin kepastian kerja dan kinerja.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan tidak akan mengurangi jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, meski sempat muncul isu defisit anggaran.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa kebijakan pengurangan PPPK bukan menjadi langkah yang akan diambil dalam waktu dekat.

“Pengurangan PPPK itu pilihan terakhir. Kita tentu tidak ingin sampai ke arah sana,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Ia menilai keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik di daerah, sehingga pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas tenaga kerja.

Baca juga: PPPK Kaltim Tak Terdampak Aturan Batas Belanja Pegawai 30 Persen di 2027

Selain itu, Pemkab Kukar juga berupaya memastikan kesejahteraan pegawai tetap terjaga di tengah dinamika fiskal.

Dari sisi anggaran, Aulia Rahman Basri menyebut kondisi belanja pegawai masih berada dalam batas aman.

“Belanja pegawai kita sekitar Rp2,7 triliun dan sejauh ini masih aman,” jelasnya.

Pemkab Kukar juga telah memberikan kepastian kerja bagi PPPK melalui kontrak berdurasi lima tahun.

Baca juga: Menatap Masa Depan ASN Status PPPK: Imbas TKD Turun, Ancaman PHK pada 2027?

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pegawai sekaligus mendorong peningkatan kinerja.

Aulia pun mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap kinerja ASN terus meningkat agar pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik,” tutupnya. (*)