Polemik APBD Kaltim: Kritik dari DPRD dan Akademisi hingga Penjelasan Pemprov

Ringkasan Berita:

• Pemangkasan usulan DPRD Kaltim dari 160 menjadi 39 menuai kritik karena dianggap mengabaikan aspirasi rakyat.
• Pemprov Kaltim berdalih langkah ini bagian dari efisiensi anggaran, namun akademisi dan aktivis menilai berisiko melemahkan fungsi representasi.

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah menjadi polemik.

Hal ini terkait dipangkasnya kamus usulan.

Istilah “kamus usulan” merujuk pada daftar resmi aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD melalui kegiatan reses, kemudian diajukan untuk masuk dalam APBD.

Baca juga: Penyerahan Kamus Usulan Pokir Tanpa Kesepakatan, Fraksi PDIP DPRD Kaltim Tagih Komitmen Gubernur

Dialog publik bertajuk “Pemangkasan Kamus Usulan: Efisiensi Anggaran atau Pelemahan Fungsi dan Aspirasi Rakyat?” pun digelar komunitas Paradigma di Warung Aceh Hidayatullah, Samarinda, Sabtu (18/4/2026) malam, untuk mensikapi pemangkasan kamus usulan itu.

Acara yang berlangsung sejak pukul 21.00 hingga 23.30 Wita ini menghadirkan anggota DPRD, akademisi, dan aktivis, serta menyoroti transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Dialog yang dipandu Andi Irwansyah ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Kaltim untuk lebih transparan dalam mengelola uang rakyat.

Di sini juga dialog menjadi panggung "buka-bukaan" soal carut-marutnya hubungan Pemprov dan DPRD Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar), Baharuddin Demmu melempar kritik pedas terkait pemangkasan drastis usulan pokok pikiran (Pokir) yang telah diperjuangkan melalui reses.

Bahar, sapaan akrabnya, mengungkapkan dari 160 usulan yang dihasilkan kerja keras Pansus selama tiga bulan, hanya 39 usulan yang disetujui Pemprov Kaltim. 

Ironisnya, 50 usulan Bantuan Keuangan (Bankeu) hilang tak berbekas.

Baca juga: DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Perubahan Kamus Usulan Pokir dalam Dokumen P-RKPD 2025

"Pemerintah hari ini tidak berpihak ke rakyat, khususnya teman-teman petani dan nelayan. Padahal itu aspirasi yang paling banyak saya serap. Ini seperti Pemprov tidak percaya ke DPRD, maka kami pun tidak percaya ke Pemprov,” kata Bahar dengan nada tegas.

Ia bahkan membongkar fakta mengejutkan soal transparansi anggaran.

Bahar menyebut buku APBD dalam pembahasan KUA-PPAS 2026 seolah ‘digaibkan’ dari meja legislatif.

Terlebih ini berkaitan dengan nilai–nilai anggaran yang muncul ke publik dan menjadi perbincangan, misalnya rehab rumah kepala daerah. 

Maksud Bahar, jangan hal ini menjadi peristiwa berulang saat pembahasan di anggaran tahun 2027.