Jelang Demo 21 April, Ini 3 Tuntutan Utama Massa di Kaltim

Ringkasan Berita:

• Posko aksi 21 April di Samarinda dipenuhi logistik dan donasi dari berbagai daerah.
• Aliansi Masyarakat Kaltim siapkan tiga tuntutan utama terkait kebijakan pemerintah.
• DPRD Kaltim menyatakan siap menerima aspirasi dan mengimbau aksi berjalan damai.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, dinamika sosial-politik di Kalimantan Timur semakin terasa. 

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim tengah mematangkan berbagai persiapan, baik dari sisi logistik maupun konsolidasi massa.

Aksi ini dilandasi oleh hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Posko Aksi dan Gelombang Solidaritas

Pantauan di lapangan menunjukkan berdirinya sejumlah posko aksi di berbagai titik strategis di Kota Samarinda. Lokasi tersebut antara lain di Jalan M. Yamin, Jalan S. Parman, hingga kawasan sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada.

Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi, tetapi juga menjadi simbol dukungan masyarakat.

Berbagai bantuan logistik tampak mengalir, mulai dari makanan siap saji, air mineral, hingga kebutuhan konsumsi lainnya.

Baca juga: 1.700 Personel Gabungan Siap Amankan Demo 21 April, Kawat Berduri Dipasang di Kantor Gubernur Kaltim

Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menyampaikan bahwa bantuan tidak hanya datang dari warga Samarinda, tetapi juga dari daerah lain seperti Balikpapan dan Tenggarong.

“Ini murni gerakan masyarakat. Bantuan datang dalam berbagai bentuk, mulai dari makanan hingga donasi uang tunai,” ujarnya.

Selain itu, penggalangan dana juga dilakukan secara terbuka melalui metode pembayaran digital, termasuk QRIS. Donasi yang terkumpul bahkan telah mencapai puluhan juta rupiah.

Tiga Tuntutan Utama Massa

Aksi ini tidak hanya soal mobilisasi massa, tetapi juga membawa sejumlah tuntutan yang menjadi perhatian publik. Setidaknya terdapat tiga isu utama yang akan disuarakan.

Pertama, massa menuntut evaluasi anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar.

Baca juga: Jelang Demo 21 April, Gubernur Kaltim Rudy Masud Ajak Massa Sampaikan Aspirasi Tanpa Turun ke Jalan

Kedua, desakan untuk membersihkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah provinsi.

Ketiga, dorongan agar DPRD Kalimantan Timur tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen, terutama terkait relasi keluarga dalam struktur kekuasaan.

Tagline aksi yang diusung yakni “Kaltim Darurat Pemprov Tidak Becus Rakyat Tidak Terurus” menjadi gambaran keresahan yang dirasakan sebagian masyarakat.

Respons DPRD Kaltim