Defisit Rp100 Miliar Bayangi Bontang, Infrastruktur hingga TPP Terancam Dipangkas

Ringkasan Berita:

• Defisit APBD Bontang mencapai Rp100 miliar, baru tertutup Rp50 miliar dari pembatalan kegiatan.
• Sejumlah proyek dihentikan, termasuk Waduk Kanaan, mess Jakarta, hingga pembatasan perjalanan dinas.
• Pemkot kaji perubahan skema TPP, namun layanan kesehatan dan pendidikan tetap jadi prioritas.

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Defisit anggaran hingga Rp100 miliar membayangi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Sejumlah program, mulai dari proyek infrastruktur hingga skema Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP, kini masuk dalam daftar yang berpotensi dipangkas.

Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa langkah efisiensi sudah dilakukan melalui pembatalan sejumlah kegiatan belanja.

Namun, hingga medio April 2026, kebijakan tersebut baru mampu menutup sekitar Rp50 miliar dari total kekurangan anggaran.

Baca juga: Defisit Anggaran, Ada 5 Program yang Dibatalkan Pemkot Bontang, Diantaranya Perjalanan Dinas

"Masih proses. Tim anggaran (TAPD) menelaah yang mana program atau kegiatan yang bisa menutupi kekurangan uang daerah," kata Neni Moerniaeni, Minggu (19/4/2026).

Sejumlah program telah lebih dulu dihentikan sebagai langkah awal penghematan.

Di antaranya proyek multiyears Waduk Kanaan, rencana pembelian mess di Jakarta, pemasangan ACP Kantor Walikota, pembangunan lapangan mini soccer, hingga pembatasan perjalanan dinas.

Menurut Neni Moerniaeni, pemangkasan masih terbuka dan bisa meluas ke sektor lain, termasuk infrastruktur.

Baca juga: Walikota Bontang Neni Moerniaeni Siapkan Mutasi Jabatan Akhir April 2026

"Kami dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga stabilitas fiskal tanpa mengganggu program prioritas," terangnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa layanan dasar masyarakat tidak akan disentuh dalam kebijakan efisiensi tersebut.

“Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan kami ganggu,” ujarnya.

Pemkot Bontang juga masih berharap adanya tambahan ruang fiskal dari sumber lain, seperti sisa hasil lelang kegiatan maupun dana transfer pusat yang belum disalurkan.

Baca juga: Walikota Neni Moerniaeni Akui JKN Bontang Masih Ditanggung Pemprov Kaltim, Dijamin Aman 

Di sisi lain, tekanan fiskal diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun berikutnya.

Neni Moerniaeni memprediksi kondisi APBD Bontang tahun 2027 akan lebih berat, dengan total anggaran hanya sekitar Rp1,5 triliun.

Sementara itu, kebutuhan belanja pegawai diproyeksikan mencapai Rp650 miliar atau sekitar 45 persen dari total APBD, melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.