WFH ASN di PPU Masih Berlanjut, Pemkab Mulai Ukur Penghematan Air, Listik dan BBM

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih terus berlanjut.

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menegaskan penerapan WFH saat ini, memiliki pendekatan berbeda dibandingkan sebelumnya.

Ia menjelaskan, WFH yang pernah diterapkan menjelang dan sesudah Idul Fitri, lebih mempertimbangkan tingginya mobilitas masyarakat saat libur nasional dan cuti bersama.

Sementara kebijakan yang berjalan saat ini, difokuskan pada upaya efisiensi anggaran operasional pemerintah daerah.

Baca juga: 3 Sumur Gas di PPU Siap Produksi, Tiap Sumur Mampu Produksi 13 Juta MMSCFD

Menurut Tohar, kebijakan ini harus ditunjang dengan kemampuan organisasi, dalam mengelola sumber daya secara optimal, terutama untuk menekan biaya operasional seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM).

Oleh karena itu, surat edaran bupati terkait WFH turut dilengkapi dengan format laporan perbandingan belanja, sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tersebut.

“Artinya, saat WFO berapa, setelah WFH berapa. Harapan kita ada selisih negatif sebagai bentuk efisiensi,” ungkapnya Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, jika tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah WFH, maka tujuan efisiensi dinilai belum tercapai.

Karena itu, diperlukan kepedulian seluruh pegawai dalam penggunaan fasilitas kantor.

Tohar mencontohkan, penggunaan listrik di ruang kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Menyalakan lampu dan pendingin ruangan (AC) secara penuh dalam kondisi pegawai terbatas, dinilai tidak mencerminkan semangat penghematan.

Evaluasi terhadap kebijakan ini dilakukan secara berkala, dengan indikator utama, berasal dari tagihan bulanan listrik dan air.

Hal ini karena perhitungan penggunaan energi dan air, baru dapat dilihat secara utuh dalam satu periode penagihan.

“Yang penting itu ada selisih negatif, walaupun tidak seberapa, itu sudah bagus,” katanya.

Selain efisiensi anggaran, aspek kedisiplinan pegawai juga menjadi perhatian.

Pemantauan kehadiran, selama WFH dilakukan melalui sistem presensi elektronik.

Data tersebut menjadi dasar untuk melihat kepatuhan aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Tohar mengaku belum mengonfirmasi secara rinci data kehadiran terbaru, namun menegaskan bahwa sistem digital menjadi acuan utama dalam pengawasan.

“Ada evidennya di sana yang dapat kita baca,” jelasnya. (*)