Pengurus SPS Kaltim Bertemu Kapolda, Bahas Peran Media dan Polisi Jaga Stabilitas di Era Digital

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pengurus Serikat Perusahaan Pers Kalimantan Timur ( SPS Kaltim ) bertemu Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di Mapolda Kaltim, Kamis (23/4).

Pertemuan itu menjadi ruang diskusi strategis antara insan pers dan kepolisian dalam merespons dinamika informasi di era digital yang kian cepat dan kompleks.

Rombongan SPS Kaltim dipimpin langsung Ketua Ajid Kurniawan bersama jajaran pengurus.

Hadir Ketua Panitia Pengukuhan Pengurus SPS Kaltim periode 2025–2029 Sugito.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas peran media dan kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi.

Momen pertemuan itu, juga sekaligus mengundang Kapolda Kaltim menjadi narasumber dalam Dialog Media yang digelar SPS Kaltim.

Dialog dan pengukuhan SPS Kaltim itu rencananya akan berlangsung di Balikpapan pada 20 Mei 2026. Mengundang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai keynote speaker.

Baca juga: Ahli Bahasa Kaltim Ali Kusno Ajak Masyarakat Beretika di Media Sosial: Tak Membatasi Ruang Demokrasi

Purbaya akan membahas terkait desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang kini menghadapi tantangan baru di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

Bagi Kalimantan Timur, kondisi itu menjadi ujian untuk memastikan kewenangan pengelolaan keuangan daerah mampu menjawab tekanan global sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

Perubahan harga komoditas, transisi energi, hingga ketidakpastian ekonomi dunia turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Kaltim yang selama ini bergantung pada sektor sumber daya alam dinilai perlu memperkuat strategi agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal.

Di sisi lain, otonomi fiskal membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih dengan posisi strategis sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, tantangan tetap ada. Ketimpangan antara potensi dan manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi pekerjaan rumah.

Karena itu, kebijakan fiskal daerah dituntut lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.

Dalam Dialog Media itu turut menghadirkan Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita, anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris, Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro, Dirut PT Pupuk Kaltim Gusrizal, serta peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wahyudi Akmaliah.

Baca juga: Kapolda Kaltim Minta Masyarakat Bijak Bermedia Sosial Jelang Aksi 21 April