DPRD Optimistis Balikpapan Dapat Bagian Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Ringkasan Berita:

• DPRD Balikpapan optimistis mendapat bagian pajak kendaraan bermotor.
• Banyak kendaraan di Kaltim menggunakan pelat Balikpapan.
• DPRD mendorong transparansi distribusi dana dari provinsi.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pajak kendaraan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan seiring status kota ini sebagai pusat administrasi kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. 

DPRD menilai kontribusi Balikpapan sangat besar sehingga layak memperoleh bagian yang proporsional dari pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Status Kota Balikpapan sebagai pusat administrasi kendaraan bermotor di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengaku optimistis Balikpapan akan memperoleh bagian dari pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, meski kewenangan pengelolaan pajak kendaraan berada di tingkat provinsi, Balikpapan memiliki kontribusi besar karena banyak kendaraan yang menggunakan nomor polisi Kota Minyak, termasuk kendaraan operasional di kawasan tambang.

Baca juga: DPRD Sebut akan Terjadi Kemacetan di Balikpapan Akibat Penundaan Proyek Transportasi

"Semua pajak mobil di Kalimantan Timur, pada pembelian mobilnya memakai plat nomor Balikpapan," ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Potensi Pendapatan Daerah

Belum lagi, proses balik nama kendaraan juga rata-rata terpusat di Balikpapan.

Kondisi ini memberikan dampak signifikan terhadap potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dengan tingginya aktivitas administrasi kendaraan di kota ini, DPRD menilai Balikpapan memiliki peran strategis dalam menopang penerimaan pajak di tingkat provinsi.

Menunggu Kepastian Bagi Hasil

Saat ini, DPRD masih menunggu kepastian terkait besaran dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.

Baca juga: Pengurus Pepelingasih Kaltim Resmi Dilantik di Balikpapan, Pas Momen Hari Bumi

Kepastian tersebut dinilai penting untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan anggaran daerah, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Selain dari skema bagi hasil pajak provinsi, peluang dukungan dana dari pemerintah pusat juga dinilai masih terbuka.

Dorongan Transparansi dan Pembangunan