Hari Otonomi Daerah 2026 di Mahulu, Program Tak Sinkron Bakal Kena Evaluasi

Ringkasan Berita:

• Mahakam Ulu tekankan sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pusat
• Program yang tidak sejalan akan masuk evaluasi kinerja pemerintah daerah
• Digitalisasi dan tata kelola akuntabel jadi fokus penguatan pemerintahan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Ketidaksinkronan program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan Asta Cita menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) 2026 di Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan bahwa setiap program yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional akan dievaluasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.

Asisten III Setkab Mahakam Ulu, Kristina Tening menyampaikan bahwa arahan Menteri Dalam Negeri menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa penyusunan program harus selaras dengan kebijakan pusat sebagai kewajiban utama.

Baca juga: Otonomi Daerah di Penajam Paser Utara, Mudyat Noor Klaim Masih Bergantung pada Pusat

“Kalau tidak sinkron itu akan terbaca dan terevaluasi bagaimana kinerja daerah untuk merespon dan mendukung program pusat,” ujarnya kepada TribunKaltim.co pada Senin (27/4/2026).

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif juga menjadi perhatian penting.

Menurutnya, inovasi harus tetap disesuaikan dengan kondisi daerah tanpa mengabaikan arah kebijakan nasional.

Di Mahakam Ulu, penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel telah menjadi fondasi dalam menjalankan program pembangunan.

Baca juga: Balikpapan Jadi Tuan Rumah Hari Otonomi Daerah ke-29, Rahmad Mas’ud: Ini Kebanggaan Sekaligus Amanah

Pemerintah daerah juga terus mendorong digitalisasi dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas kerja.

“Seluruh kegiatan pemerintahan harus berorientasi digital untuk mendukung program pusat,” katanya.

Ia berharap pendekatan digital dalam perencanaan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan dapat mempermudah proses pemeriksaan penggunaan anggaran serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. (*)