Pembangunan Jembatan Riko Dipercepat, Pemkab PPU Gandeng Pemprov Kaltim

Ringkasan Berita:

• Pemkab PPU menggandeng Pemprov Kaltim untuk review teknis Jembatan Riko.
• Proses review ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2026.
• Nilai proyek pembangunan jembatan diperkirakan mencapai hampir Rp1 triliun.

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempercepat pembangunan Jembatan Riko sebagai akses utama masyarakat di wilayah Penajam Paser Utara.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur tengah mempercepat proses pembangunan Jembatan Riko, yang dinilai krusial sebagai akses utama masyarakat.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan keterbatasan anggaran daerah membuat pihaknya harus menggandeng Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan review teknis jembatan tersebut.

Tahap Review dan Keterbatasan Anggaran

Menurutnya, proses review kini sudah memasuki tahap lelang dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan atau sebelum akhir tahun.

Langkah ini menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan pembangunan jembatan ke tahap berikutnya.

“Karena kita tidak memiliki dana besar, kita minta bantuan provinsi untuk review Jembatan Riko. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah selesai,” ungkapnya, Selasa (28/4/2026).

Baca juga: Bupati Mudyat Noor Beri Dukungan Korban Perundungan di Sekolah Penajam Paser Utara

Mudyat menjelaskan, biaya review mencapai hampir Rp8 miliar.

Proyek Strategis dan Dampak Pembangunan

Meski cukup besar, langkah ini dianggap penting karena Jembatan Riko merupakan urat nadi yang membuka akses antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan di PPU.

Selain itu, keberadaan jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Setelah review selesai, hasilnya akan diajukan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk mendapatkan dukungan pembangunan lanjutan.

Nilai proyek secara keseluruhan diperkirakan mencapai hampir Rp1 triliun.

“Kalau review selesai, kita dorong ke pusat supaya bisa dibangunkan,” pungkasnya. (*)