Akademisi Unmul Soroti Hak Angket DPRD Kaltim dan Polemik Pengembalian Barang

Ringkasan Berita:

• Akademisi Unmul menilai DPRD Kaltim belum maksimal memanfaatkan hak konstitusional.
• Pengawasan legislatif dinilai harus melibatkan penyelidikan, bukan sekadar bertanya.
• Pengembalian barang pengadaan dianggap bukan solusi hukum yang tepat.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Peran pengawasan DPRD Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik. 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Warkhatun Najidah, menilai fungsi pengawasan legislatif masih perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi persoalan daerah yang kompleks.

Dalam sebuah forum diskusi, Najidah menyampaikan bahwa DPRD memiliki hak konstitusional yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal dan sistematis.

Hak Interpelasi Dinilai Belum Optimal

Menurut Najidah, hak istimewa seperti interpelasi dapat digunakan tanpa harus melalui proses yang berbelit layaknya prosedur hukum formal.

Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan daerah, termasuk dalam pembahasan APBD, bukanlah kejadian mendadak, melainkan sudah melalui tahapan yang jelas.

Baca juga: PKB Kaltim Buka Dialog Demokrasi, Hak Angket Menguat Pasca Demo 21 April

“DPRD harus memahami bahwa ini hak istimewa yang diberikan konstitusi dan harus dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Pengawasan Harus Lebih Mendalam

Najidah menilai pengawasan DPRD tidak cukup hanya berhenti pada tahap bertanya atau meminta klarifikasi.

Legislator juga harus berani melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi penyimpangan.

Menurutnya, pengawasan yang efektif mencakup evaluasi terhadap kebijakan, pembangunan, hingga potensi pelanggaran hukum yang berdampak pada masyarakat luas.

“Pengawasan bukan hanya bertanya, tetapi juga melakukan penyelidikan terhadap kebijakan strategis,” tegasnya.

Baca juga: GMNI Samarinda Tantang Nyali DPRD Kaltim Soal Hak Angket: Jangan Cuma Omon-Omon

Sorotan pada Sistem Pengadaan

Selain fungsi pengawasan, Najidah juga menyoroti polemik pengembalian barang dalam pengadaan barang dan jasa, seperti mobil dinas dan fasilitas rumah jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ia mengingatkan bahwa sistem pengadaan memiliki aturan hukum yang jelas, sehingga pengembalian barang yang sudah digunakan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan.

Menurutnya, terdapat prinsip hukum seperti ratio legis dan ratio integritum yang harus diperhatikan dalam setiap proses pengadaan.