Aliansi Rakyat Kaltim Kepung 3 Titik Samarinda, Minta Hak Angket Segera Jalan

Ringkasan Berita:

• Demo digelar serentak di tiga titik Samarinda untuk tekan DPRD Kaltim.
• Mahasiswa desak hak angket guna mengaudit kebijakan dan anggaran miliaran.
• Aksi lanjutan berpotensi digelar dengan massa lebih besar saat May Day.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Aliansi Rakyat Kaltim menggelar aksi serentak di tiga titik strategis Kota Samarinda untuk menekan DPRD Kalimantan Timur agar segera menjalankan hak angket terhadap kebijakan pemerintah provinsi.

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim turun ke jalan dan menggelar aksi di persimpangan lampu merah depan Hotel Mesra, Rabu (29/4/2026) sore.

Berdasarkan pantauan di lapangan, para pendemo tiba sekitar pukul 16.45 WITA dengan membawa sejumlah poster berisi kritik tajam.

Di tengah kepadatan arus lalu lintas jam pulang kerja, mereka secara bergantian menyampaikan orasi untuk menarik perhatian publik.

Baca juga: BREAKING NEWS: Aliansi Rakyat Kaltim Kepung Tiga Titik Simpang Jalan di Samarinda, Ini Tuntutannya

Sejumlah personel kepolisian turut berjaga di lokasi guna memastikan arus lalu lintas tetap berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Jenderal Lapangan aksi, Kamarul Azwan, mengungkapkan bahwa gerakan ini dilakukan secara serentak di tiga titik di Kota Tepian.

Selain di depan Hotel Mesra, massa juga terkonsentrasi di perempatan Mall Lembuswana dan kawasan Samarinda Seberang.

"Kenapa kami melakukan tiga aksi? Ini sebagai bentuk bahwasannya pencerdasan kepada seluruh masyarakat Kaltim, bahwasannya hak angket ini harus dikawal," ujarnya di sela aksi.

Baca juga: Aliansi Rakyat Kaltim Desak Dewan Segera Jalankan Hak Angket, Pakta Integritas Bukan Formalitas

Ia menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari DPRD Kaltim pasca penandatanganan pakta integritas dalam aksi sebelumnya pada 21 April 2026.

Menurutnya, gerakan ini menjadi upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat agar ikut mengawal proses tersebut.

"Jadi sesuai dengan apa yang telah ada di konsolidasi waktu awal sebelum kita aksi 21 April, bahwasannya hak angket ini adalah bentuk hak konstitusional untuk bagaimana mendorong mengaudit seluruh kebijakan yang ada di Pemprov itu sendiri," tegasnya.

Sejumlah isu turut disorot dalam aksi tersebut, di antaranya pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta proyek renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar.

Baca juga: Akademisi Unmul Soroti Hak Angket DPRD Kaltim dan Polemik Pengembalian Barang

Kamarul juga menyinggung adanya perbedaan pernyataan antara pihak eksekutif dan legislatif terkait anggaran tersebut.

"Kenapa harus ada hak angket? Karena si Rudi Mas'ud (Gubernur Kaltim) juga menyatakan itu salah dari dia. Dan DPRD Kaltim juga bilang itu tidak ada dibahas di banggar. Nah makanya perlu diaudit," lanjutnya.

Aliansi Rakyat Kaltim berencana melakukan konsolidasi lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar bertepatan dengan momentum Hari Buruh atau May Day.

Meski tidak ada tenggat waktu yang tertuang dalam pakta integritas, mereka mendesak DPRD Kaltim segera merespons tuntutan publik.

"Itu bakal kami bicarakan dikonsolidasi nanti, karena per hari ini kami hanya ingin menekan secara publik untuk cepat dilakukan (hak angket). Kalau bisa selesai dibulan April, bulan April selesai," pungkas Kamarul. (*)