Isu Nepotisme Picu Wacana Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Ini Respons Golkar

Ringkasan Berita:

• Isu pergantian Ketua DPRD Kaltim mencuat di tengah sorotan publik.
• Golkar menyebut belum ada pembahasan resmi terkait pergantian pimpinan.
• Aspirasi publik terkait pencegahan KKN akan menjadi bahan evaluasi partai.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wacana pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, tengah menjadi perhatian publik. 

Isu ini berkembang seiring meningkatnya tuntutan masyarakat yang menginginkan penyegaran di kursi pimpinan legislatif.

Dorongan tersebut tidak lepas dari kekhawatiran publik terkait potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), khususnya dalam konteks hubungan kekeluargaan antara pimpinan legislatif dan kepala daerah.

Situasi ini memunculkan diskursus mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Golkar Tegaskan Belum Ada Pembahasan

Menanggapi isu yang berkembang, Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait rencana pergantian Ketua DPRD.

Baca juga: Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim Menguat Usai Demo 214, Golkar yang Pegang Kendali

Menurutnya, isu tersebut justru lebih dahulu diketahui dari pemberitaan media, bukan dari pembahasan internal partai.

“Sampai saat ini belum ada informasi itu. Saya sendiri malah baru tahu dari teman-teman wartawan. Belum ada informasinya di internal,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa baik di tingkat fraksi maupun di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, isu tersebut belum menjadi agenda pembahasan resmi.

Aspirasi Publik Jadi Pertimbangan

Meski belum ada pembicaraan formal, Salehuddin menegaskan bahwa pihaknya tetap menghargai berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, aspirasi publik terkait perlunya penyegaran pimpinan legislatif akan menjadi catatan penting bagi internal partai.

Baca juga: Tanggapan Akademisi Unmul Samarinda soal Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim

“Kalau itu masukan dari masyarakat, tentu akan menjadi bahan diskusi teman-teman di fraksi. Kami berterima kasih,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada desakan resmi yang masuk dan dibahas dalam forum internal partai.

Kekhawatiran Nepotisme Jadi Sorotan

Isu ini mencuat salah satunya karena adanya hubungan kekeluargaan antara pimpinan DPRD dan Gubernur Kalimantan Timur.