Musrenbang Kaltim 2027, Legislator RI Hetifah Sjaifudian Minta Program Berdampak Nyata

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan program RKPD harus terarah, terukur, dan memberi manfaat nyata.
• Kehadiran IKN berpotensi memicu kesenjangan jika tanpa kebijakan inklusif.
• Perencanaan wajib berbasis data, sekaligus atasi mismatch pendidikan dan dunia kerja.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya fokus dan dampak nyata dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan dirinya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027.

Dalam forum tersebut, Hetifah Sjaifudian menilai tantangan pembangunan saat ini bukan lagi pada perumusan visi, melainkan bagaimana memastikan setiap program benar-benar terarah, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Yang kita hadapi hari ini bukan lagi soal perumusan visi, tetapi bagaimana memastikan program yang dijalankan benar-benar terfokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Hetifah Sjaifudian.

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Dorong Akses Pendidikan Setara di Hari Perempuan Internasional

Ia mengapresiasi tema RKPD 2027, yakni peningkatan kualitas SDM dan layanan infrastruktur secara inklusif sebagai fondasi akselerasi pertumbuhan berkualitas.

Namun, menurutnya, kunci utama terletak pada konsistensi implementasi dan keberanian dalam menentukan prioritas program.

Hetifah Sjaifudian juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan riset.

Ia mengingatkan bahwa data tidak boleh hanya menjadi pelengkap dokumen, melainkan harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, alokasi anggaran, hingga evaluasi kinerja pembangunan.

Baca juga: Ketua Komisi X Hetifah: Sekolah Harus Jadi Ruang Aman, Bukan Ruang Takut

Lebih lanjut, ia menyoroti kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai tidak serta-merta menghadirkan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Tanpa kebijakan yang tepat, pembangunan justru berpotensi memunculkan kesenjangan baru.

“Karena itu, prinsip inklusivitas harus benar-benar diwujudkan melalui pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota, peningkatan konektivitas, serta keberpihakan kepada kelompok rentan,” tegasnya.

Dari sisi sumber daya manusia, Hetifah Sjaifudian menilai peningkatan akses pendidikan perlu diimbangi dengan relevansi terhadap kebutuhan dunia kerja.

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Bekali 100 Maba KIP-K Kaltim Tips Jitu Asah Berpikir Ilmiah

Ia menyoroti potensi ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri yang berisiko memicu pengangguran.

“Kita harus menghindari mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha harus diperkuat, termasuk mendorong kewirausahaan generasi muda,” jelasnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Hetifah Sjaifudian mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi mampu menjadi pengungkit peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Serukan Partisipasi Warga Kaltim dalam Sensus Ekonomi 2026

Menurutnya, tantangan sinkronisasi program dan data masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan, kebudayaan, serta pengembangan SDM di tingkat nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya Kalimantan Timur.

“Aspirasi yang disampaikan oleh seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam Musrenbang ini akan menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan dan anggaran di DPR RI. Kami ingin memastikan bahwa setiap program nasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah,” tandasnya. (*)