Literasi 'PR' yang tak Kunjung Tuntas

Oleh: Sumarsono. S. Sos

Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim/TribunKaltim.co

TANGGAL 2 Mei merupakan spesial bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pelaku di dunia pendidikan, yakni Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. 

Sejak diperingati pertama kalinya di era Presiden RI pertama Ir Soekarno, tahun 1960 berdasarkan Keputuran Presiden Nomor 316 tahun 1959. Dan tahun ini, kita memperingati Hardiknas yang ke-67. 

Artinya Pendidikan Nasional sudah memasuki usia yang matang atau tahap kedewasaan. 

Ibarat  matahari usia ke-67 sudah mulai masuk ke peraduannya, Namun, berbagai persoalan pendidikan di negeri ini masih banyak yang harus diselesaikan.

Baca juga: Isi Tuntutan Mahasiswa di Demo Hardiknas 2026: Sekolah Rusak, Guru Honorer hingga Audit Anggaran

Kilas balik sejarah penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional mengacu pada Hari lahirnya Ki Hajar Dewantara – yang memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat.

Perlu diketahui, Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa dan mantan Menteri Pendidikan pertama pada kepemimpinan Presiden Soekarno.

Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta.

Ki Hajar Dewantara seorang bangsawan yang tidak mempertahankan kebangsawanannya. Dia rela turun ke bawah untuk mengangkat derajat rakyat lewat pendidikan.

Dia dikenal dengan semboyan “Ing ngarso sung tuladha - Ing madya mangun karsa - Tut wuri handayani”. 

Ajaran ini bukan hanya sebagai slogan, tetapi merupakan “Trilogi Kepemimpinan Pendidikan”. 

Namun realita yang terjadi dalam dunia pendidikan di negeri kita saat ini,masih dari jauh dari apa yang diharapkan Ki Hajar Dewantara. 

Setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei, masih terkesan sekadar dipenuhi oleh residu pidato yang manis. Slogan tentang "mencerdaskan kehidupan bangsa" menggema dari berbagai podium. 

Ketika gema itu surut, kita kembali dihadapkan pada realitas yang dingin: pendidikan kita masih sering terjebak dalam formalitas, sementara ruh utamanya—yakni literasi—masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tak kunjung tuntas.

Data PISA 2022 menjadi "alarm" yang seharusnya membuat kita terjaga. Skor literasi dan numerasi pelajar Indonesia yang konsisten di bawah rata-rata negara OECD bukan sekadar angka statistik. 

Itu adalah sinyal darurat bahwa ada yang salah dalam cara kita mentransfer pengetahuan. Kita terlalu sibuk mengganti sampul buku (kurikulum), tetapi sering kali lupa memperbaiki cara anak-anak kita memahami isi di dalamnya.

Di era digital, tantangan ini naik kelas. Masalahnya bukan lagi tentang ketiadaan akses informasi, melainkan "kelebihan beban" informasi. 

Ironisnya, di tengah derasnya arus data, kemampuan analisis generasi muda justru tampak semakin dangkal. 

Literasi bukan sekadar mengeja huruf, melainkan kemampuan memilah fakta, memahami konteks, dan berpikir kritis. 

Tanpa itu, hoaks akan terus merajalela dan budaya membaca hanya akan menjadi artefak masa lalu.

Kita harus jujur mengakui bahwa beban ini tidak bisa dipanggul oleh guru sendirian, apalagi jika kapasitas mereka tidak merata. 

Guru adalah kompas dalam badai informasi ini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. 

Inisiatif kolaboratif dari berbagai pihak, seperti yang dilakukan oleh komunitas maupun organisasi sosial, setidaknya memberi setitik harapan bahwa upaya perbaikan itu ada dan nyata.

Namun, pendidikan tidak boleh bergantung pada program-program sporadis semata. Ia butuh komitmen jangka panjang dan keberpihakan kebijakan yang tulus. 

Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk berhenti sejenak dari perayaan permukaan. 

Kita perlu bertanya: apakah ruang kelas kita sudah menjadi tempat bagi anak-anak untuk berani berpikir, atau hanya tempat untuk menghafal jawaban?

Menuntaskan masalah literasi adalah menuntaskan masa depan bangsa. 

Penguatan Kapasita Pendidik

Menyambut Hari Pendidikan Nasional ke-67 ini, persoalan pendidikan di Indonesia membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. 

Menyelesaikan masalah minimnya literasi di masyarakat, perlu penguatan kapasitas tenaga pendidik.

Guru dan kepala sekolah memegang peranan krusial dalam menciptakan budaya belajar yang sehat.  

Sejalan yang dilakukan Tanoto Foundation menjadi contoh nyata dari peran “filantropi” dalam mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional secara kolektif.  

Kehadiran program-program tersebut membuktikan bahwa kebutuhan akan penguatan kualitas pengajaran di lapangan memang masih sangat besar dan mendesak.  

Secara keseluruhan, peran mereka ditekankan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pendidikan tidak berhenti pada formalitas, melainkan bergerak menuju peningkatan kualitas pembelajaran yang mampu menjawab tantangan zaman.

Mari kita jadikan peringatan ini sebagai pengingat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, melainkan dari kedalaman cara berpikir generasinya.

Baca juga: Peringatan Hardiknas 2026, Wagub Kaltim Seno Aji Minta Pendidikan Inklusif Cetak Generasi Unggul

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram