Realisasi Pendapatan Parkir Jauh dari Target, DPRD Soroti Kinerja Dishub Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Potensi pendapatan dari sektor parkir tepi jalan di Kota Bontang dinilai belum tersentuh optimal.

Dari potensi sekitar Rp 440 juta per tahun, realisasi hingga triwulan I 2026 baru mencapai Rp 11,2 juta. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Bontang. 

Dalam rapat kerja Komisi C bersama Dinas Perhubungan (Dishub), dewan mendorong pemerintah daerah lebih serius mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir, Senin (4/5/2026).

Baca juga: Serapan Anggaran Bontang Baru 12 Persen, Walikota Neni Moerniaeni Soroti Validitas Program

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai ketergantungan terhadap dana transfer pusat harus mulai dikurangi dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.

“Ke depan kita harus mulai mencari sumber PAD secara mandiri. Tidak bisa terus bergantung pada pemerintah pusat, tapi juga jangan sampai memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti maraknya parkir liar yang tidak memberikan kontribusi terhadap kas daerah.

“Parkir liar itu tidak masuk sebagai pendapatan daerah. Harus ada penertiban yang tegas supaya bisa dikelola secara resmi,” kata legislator Nasdem tersebut.

Kepala Dishub Bontang M Taupan Kurnia mengakui sektor parkir merupakan potensi yang bisa dioptimalkan. 

Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan ulang titik-titik parkir untuk menentukan lokasi yang dapat dikelola secara resmi.

“Kami sedang melakukan pendataan kembali. Nantinya akan ditetapkan titik resmi yang bisa dikelola secara sistematis,” ujarnya.

Sementara itu, dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang menunjukkan, dari tujuh titik parkir tepi jalan yang telah teridentifikasi di antaranya kawasan Bontang Kuala, Jalan MT Haryono, dan Jalan Ahmad Yani potensi retribusi diperkirakan mencapai Rp 150 juta per tahun.

Namun, realisasi hingga triwulan I masih jauh dari target Rp 45 juta.

Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati mengatakan, rendahnya realisasi disebabkan belum tertatanya pengelolaan parkir secara resmi. 

Sejumlah titik bahkan masih dikelola secara perorangan tanpa setoran ke kas daerah.

“Data yang kami miliki masih berupa potensi. Belum seluruhnya terealisasi sebagai pendapatan daerah,” ujarnya.