Fraksi PDIP Janji Evaluasi atas Polemik Ketua DPRD Kukar

TRIBUNKALTIM, TENGGARONG - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), akhirnya angkat bicara menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar aliansi organisasi masyarakat, Senin (4/5/2026). 

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sembilan tuntutan, termasuk permintaan agar Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, melepaskan jabatannya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. 

Ia menilai situasi ini menjadi catatan penting bagi internal fraksi untuk melakukan pembenahan.

“Selaku anggota DPRD dari PDIP, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin perilaku ketua DPRD yang sedikit mencederai,” ujarnya.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kukar, Massa Aliansi Ormas Kukar Utarakan 9 Tuntutan

Sugeng menegaskan, pihaknya tidak menutup mata terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. 

Ia menyebut seluruh tuntutan yang masuk akan menjadi bahan evaluasi, baik di tingkat fraksi maupun kelembagaan DPRD secara umum.

Menurutnya, langkah lanjutan terkait persoalan tersebut tidak hanya diputuskan di daerah, melainkan akan melibatkan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

“Dan semoga kami akan segera memperbaiki, dan mungkin nantinya kita memohon pertimbangan dari DPP untuk kejadian tersebut,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa dinamika ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kader partai agar ke depan dapat bekerja lebih baik dan menjaga kepercayaan publik.

Baca juga: DPRD Kukar Dorong Insentif Guru Honorer Segera Cair, Layanan Kesehatan Ikut Dievaluasi

“Nanti DPP lah yang menentukan atas kejadian ini. Semoga ini menjadi suatu pembelajaran terhadap kami untuk melangkah lebih baik dan bisa menjadi sebuah pengabdian yang terbaik untuk Kukar,” tutupnya. (*)