Program Bedah Rumah di Kaltim Ada 3.000 Unit, Menteri PKP Minta Prioritaskan Daerah Terpencil

Program ini mengedepankan mekanisme Tender Rakyat, yakni metode pengadaan material bangunan yang dilakukan langsung oleh kelompok penerima manfaat atau masyarakat.

Melalui skema ini, Kelompok Penerima Bantuan (KPB) diberi kewenangan memilih penyedia bahan bangunan secara mandiri, tanpa penunjukan langsung dari pemerintah pusat, sehingga mendorong transparansi dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, KPB diwajibkan mengundang minimal tiga toko bangunan terdekat untuk menciptakan kompetisi sehat, sehingga masyarakat mendapatkan harga terbaik dengan kualitas terjamin.

Program ini juga memberikan dampak ekonomi luas karena melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari toko material, distributor, hingga tenaga kerja setempat.

Dengan peluncuran BSPS secara serentak di wilayah Kalimantan, pemerintah berharap percepatan penyediaan hunian layak dapat segera terwujud, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi dan memastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya. (*)